Keterlibatan TNI berantas terorisme tidak terhindarkan

Jakarta (ANTARA Jambi) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan, menyebutkan, keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tak terhindarkan.

"Revisi UU Terorisme yang sedang berjalan di DPR diharapkan bisa melihat kenyataan bahwa peran TNI tidak bisa dihindari dalam membantu operasi-operasi pemberantasan terorisme," kata Menko Polhukam, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menko Polhukam pun saat beramah-tamah dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama se provinsi Banten di Serang, Jumat, mengapresiasi TNI yang telah membantu polisi dalam memberantas terorisme.

"Unsur-unsur keamanan bekerja keras untuk melindungi segenap rakyat Indonesia. Untuk itu saya mengucapkan terimakasih personel-personel TNI/Polri yang telah berhasil menaklukkan pimpinan Mujahidin Indonesia Timur, Santoso," katanya.

Dalam kunjungan tersebut Menko Polhukam memperkenalkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang baru saja dilantik pekan ini, Komjen Pol Suhardi Alius.

"Perkembangan politik Indonesia cukup menggembirakan, hubungan pemerintah dengan parlemen sangat baik, hal ini tidak bisa kita bayangkan setahun yang lalu. DPR dan pemerintah menyadari kekurangan masing-masing dan masih saling memperbaiki," lanjut Menko Luhut.

Menteri Luhut mengimbau kepada pengikut kelompok Santoso yang masih tersisa untuk menyerahkan diri.

"Kita juga punya 'policy' untuk mereka yang masih diatas gunung kita ajak turun, karena mereka adalah warga negara Indonesia," katanya.

Pendekatan yang akan dilakukan pemerintah, lanjut dia, adalah pendekatan agama serta budaya.

"Negara kita ini harus kita bangun dengan ketenangan dan kebersamaan dengan menghindari kebencian. Agama apapun mengajarkan kita untuk tidak menyebar kebencian," kata Menteri Luhut.

    Amnesty Pajak

Dalam pidatonya, Menko Luhut juga menyinggung kemajuan yang telah dicapai negara ini dalam bidang ekonomi. Dari data statistik, terlihat kemajuan yang dicapai oleh Indonesia dalam 10 tahun terakhir.

Untuk lebih memacu pertumbuhan ini, pemerintah baru-baru ini meluncurkan program amnesty pajak agar transparan program ini dilakukan melalui sistem online dan mengurangi bentuk transaksi tunai.

"Penerimaan pajak kita selama ini delapan persen dari APBN. Banyak yang punya NPWP tapi tidak membayar pajak karena kita punya kemampuan untuk mengawasi. Kita harapkan pembayar pajak ini bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Penerimaan pajak kita bisa mencapai Rp2.000 triliun dalam tiga atau empat tahun ke depan. Saya bisa menjamin transparansi akan kita rasakan dalam seluruh aspek kehidupan kita di Indonesia ini," jelasnya.

Luhut menambahkan, program ini dibuat menjelang tahun 2018 saat dimulainya perjanjian pertukaran informasi pajak yang membuat siapa saja yang menyembunyikan aset di luar negeri bila terbukti bisa kena hukuman.

"Presiden sudah menyatakan jangan mempidanakan kebijakan. Kalau seseorang mengambil uang dari tempat kerjanya, lalu uang dikembalikan dengan penalty nya, maka ia tidak akan dipidanakan. Kita sudah berpikir ke arah itu," kata Menko Luhut.

Kerukunan Beragama

Dalam kesempatan tersebut Menko Polhukam memuji kerukunan beragama yang telah berlangsung di Provinsi Banten serta mengharap keharmonisan ini bisa terus terjaga demi menjamin rasa aman dan ketenangan masyarakat sehingga pembangunan bisa dilakukan dengan lancar.