Jambi (ANTARA Jambi) - Pemerintah Provinsi Jambi memantapkan tata ruang wilayah Kawasan Strategis Pantai (KSP) timur sebagai pendukung dalam peningkatan perekonomian provinsi itu.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ridham Priskap di Jambi, Senin, mengatakan, kawasan strategis pantai timur itu yakni di Kabupaten Tanjungjabung Barat dan Tanjungjabung Timur. Terdapat dua rencana pembangunan pelabuhan yakni Pelabuhan Muarsabak dan Ujung Jabung.
"Dua pelabuhan itu merupakan pendukung bagaimana dua wilayah itu menjadi kawasan strategis untuk meningkatkan perekonomian di Jambi," kata Ridham.
Ridham mengaku, terkait pengembangan kawasan strategis tersebut tidak hanya menggunakan APBD Pemprov Jambi saja, namun ada bantuan dari Pemerintah pusat.
"Kalau menggunakan anggaran kita saja itu tidak akan cukup. Nanti kita upayakan bagaimana ada bantuan dari APBN," ujarnya.
Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi pada tahun 2015 telah mengesahkan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang kawasan strategis Ujung Jabung.
Dengan ditambahnya Raperda tentang Kawasan Strategis Pantai timur Provinsi Jambi ini, sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi pun mengapresiasi dengan kebijakan tersebut. Namun ada beberapa poin yang saat ini masih diperdebatkan dalam penyusunan Raperda ini.
"Raperda ini belum memuat dan mengatur zona resiko bencana yang berada di wilayah pesisir timur Provinsi Jambi," kata anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Gerindra, M Khairil.
Menurut dia, pengaturan zona ini menjadi penting mengingat Provinsi Jambi berdasarkan analisa resiko bencana memiliki potensi bencana alam yang berbeda-beda.
Selain itu, menurut dia, pembagian zonasi pada Raperda KSP Pantai Timur belum sepenuhnya memperlihatkan rangkaian tata kelola pembangunan dari kawasan pantau timur menuju kawasan strategis ujung Jabung.
"Kemudian kami juga belum mengetahui bagaimana pola mekanisme kerja sama pemerintah dengan pihak swasta yang mungkin dilakukan dakam rencana pengembangan kawasan," katanya menjelaskan.
Selain itu, beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi juga mempertanyakan bagaimana proses mekanisme lainnya seperti status hak atas tanah adat dan tanah negara nantinya, kemudian bagaimana proses kajian ilmiah yang dilakukan oleh Pemprov Jambi dalam menentukan kawasan strategis tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ridham Priskap di Jambi, Senin, mengatakan, kawasan strategis pantai timur itu yakni di Kabupaten Tanjungjabung Barat dan Tanjungjabung Timur. Terdapat dua rencana pembangunan pelabuhan yakni Pelabuhan Muarsabak dan Ujung Jabung.
"Dua pelabuhan itu merupakan pendukung bagaimana dua wilayah itu menjadi kawasan strategis untuk meningkatkan perekonomian di Jambi," kata Ridham.
Ridham mengaku, terkait pengembangan kawasan strategis tersebut tidak hanya menggunakan APBD Pemprov Jambi saja, namun ada bantuan dari Pemerintah pusat.
"Kalau menggunakan anggaran kita saja itu tidak akan cukup. Nanti kita upayakan bagaimana ada bantuan dari APBN," ujarnya.
Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi pada tahun 2015 telah mengesahkan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang kawasan strategis Ujung Jabung.
Dengan ditambahnya Raperda tentang Kawasan Strategis Pantai timur Provinsi Jambi ini, sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi pun mengapresiasi dengan kebijakan tersebut. Namun ada beberapa poin yang saat ini masih diperdebatkan dalam penyusunan Raperda ini.
"Raperda ini belum memuat dan mengatur zona resiko bencana yang berada di wilayah pesisir timur Provinsi Jambi," kata anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Gerindra, M Khairil.
Menurut dia, pengaturan zona ini menjadi penting mengingat Provinsi Jambi berdasarkan analisa resiko bencana memiliki potensi bencana alam yang berbeda-beda.
Selain itu, menurut dia, pembagian zonasi pada Raperda KSP Pantai Timur belum sepenuhnya memperlihatkan rangkaian tata kelola pembangunan dari kawasan pantau timur menuju kawasan strategis ujung Jabung.
"Kemudian kami juga belum mengetahui bagaimana pola mekanisme kerja sama pemerintah dengan pihak swasta yang mungkin dilakukan dakam rencana pengembangan kawasan," katanya menjelaskan.
Selain itu, beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi juga mempertanyakan bagaimana proses mekanisme lainnya seperti status hak atas tanah adat dan tanah negara nantinya, kemudian bagaimana proses kajian ilmiah yang dilakukan oleh Pemprov Jambi dalam menentukan kawasan strategis tersebut.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016