Belu (ANTARA Jambi) - Presiden Jokowi menyatakan akan meminta
keterangan dan informasi dari menteri pertahanan terkait pengadaan atau
pembelian helikopter AW 101 (Agusta Westland) oleh TNI Angkatan Udara.
Presiden Joko Widodo, usai meresmikan pos lintas batas negara Motaain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu, mengatakan terlebih dahulu akan meminta informasi lengkap dari Kementerian Pertahanan mengenai hal itu.
"Saya nanti akan tanyakan ke Kemenhan karena ini urusannya dari Kementerian Pertahanan. Yang jelas satu saja, kalau ada penyelewengan tahu sendiri," tegas Presiden.
Keinginan pemerintah dalam memajukan industri pertahanan dalam negeri kembali ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Jika industri pertahanan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan alutsista Indonesia, maka pengadaan dari dalam negeri diprioritaskan.
"Sejak awal kalau dalam negeri bisa, ya dalam negeri. Kalau tidak, dari luar pun juga harus ada hitungannya, ada kalkulasinya," ujar Presiden.
Sebelumnya, saat memimpin langsung rapat terbatas mengenai pengadaan alat utama sistem persenjataan di Kantor Presiden, pada Rabu, 20 Juli 2016, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar pembelian alutsista dari industri pertahanan asing harus disertai dengan transfer teknologi pada industri pertahanan nasional.
Hal tersebut dimaksudkan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen semata dan mampu mandiri dalam bidang pertahanan di kemudian hari.
"Sehingga pengembangan industri pertahanan nasional betul-betul mengarah pada kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan kita," kata Presiden Jokowi menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
Presiden Joko Widodo, usai meresmikan pos lintas batas negara Motaain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu, mengatakan terlebih dahulu akan meminta informasi lengkap dari Kementerian Pertahanan mengenai hal itu.
"Saya nanti akan tanyakan ke Kemenhan karena ini urusannya dari Kementerian Pertahanan. Yang jelas satu saja, kalau ada penyelewengan tahu sendiri," tegas Presiden.
Keinginan pemerintah dalam memajukan industri pertahanan dalam negeri kembali ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Jika industri pertahanan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan alutsista Indonesia, maka pengadaan dari dalam negeri diprioritaskan.
"Sejak awal kalau dalam negeri bisa, ya dalam negeri. Kalau tidak, dari luar pun juga harus ada hitungannya, ada kalkulasinya," ujar Presiden.
Sebelumnya, saat memimpin langsung rapat terbatas mengenai pengadaan alat utama sistem persenjataan di Kantor Presiden, pada Rabu, 20 Juli 2016, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar pembelian alutsista dari industri pertahanan asing harus disertai dengan transfer teknologi pada industri pertahanan nasional.
Hal tersebut dimaksudkan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen semata dan mampu mandiri dalam bidang pertahanan di kemudian hari.
"Sehingga pengembangan industri pertahanan nasional betul-betul mengarah pada kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan kita," kata Presiden Jokowi menambahkan.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016