Jambi, Antarajambi.com - Gubernur Jambi Zumi Zola dan Kapolda Jambi Brigjen Pol Priyo Widyanto yang baru dilantik membahas maraknya aktivitas tambang emas ilegal atau biasa disebut Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di provinsi ini.
Dalam pertemuan di rumah dinas gubernur Jambi, Senin, gubernur dan Kapolda berbicara masalah penanggulangan tambang emas liar tersebut yang nyata merusak lingkungan.
"Dalam waktu dekat ini, kita akan melakukan pertemuan yang akan melibatkan Kades, lurah dan camat, kalau bisa bupati/walikota ikut hadir untuk membahas PETI," kata gubernur Jambi, Zumi Zola.
Ia mengatakan, dalam pertemuan nantinya itu akan dibahas rencana aksi, serta langkah-langkah pencegahan, penghentian dan penyelesaian masalah, serta upaya pemulihan kawasan hutan dan lahan bekas PETI.
Selain PETI, dua pentolan provinsi ini juga membahas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.
Masalah-masalah tersebut kata Zola akan menjadi fokus Kapolda dan Pemprov ke depannya.
Gubernur menjelaskan, dalam penanganan masalah yang menjadi fokus ke depan tersebut, Pemprov dan Polda akan melibatkan Danrem beserta jajaran, pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya. Pihaknya menargetkan pertemuan antarpihak terkait akan digelar sebelum bukan puasa tahun ini.
"Ya sebelum puasa ini sudah siap, rapat koordinasi ini sangat penting sekali. Untuk itu nantinya Sekda saya minta agar mengoordinasikan dengan kabupaten/kota di Jambi secepatnya," katanya.
Dikatakannya lagi, Provinsi Jambi masuk daerah yang diminta untuk mempersiapkan status siaga darurat Karhutla sesuai instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Untuk itu, kita perlu mengendalikan
pencegahan sedini mungkin, dengan cara membentuk pos-pos dan petugas yang berada di lapangan," katanya.
Selain itu, lanjutnya, guna mengantisipasi lonjakan harga sembako terutama menjelang Blbulan puasa dan lebaran tahun 2017 ini, Pemprov dan Polda Jambi segera akan membentuk tim Satgas Pangan Provinsi Jambi dan akan diikuti kabupaten/kota.
Tujuannya adalah untuk mengontrol harga komoditi di pasaran. Bila di Jambi ini ada satu komoditi yang naik, maka pemerintah daerah akan cepat melaporkan dan minta dukungan ke Kementerian terkait.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
Dalam pertemuan di rumah dinas gubernur Jambi, Senin, gubernur dan Kapolda berbicara masalah penanggulangan tambang emas liar tersebut yang nyata merusak lingkungan.
"Dalam waktu dekat ini, kita akan melakukan pertemuan yang akan melibatkan Kades, lurah dan camat, kalau bisa bupati/walikota ikut hadir untuk membahas PETI," kata gubernur Jambi, Zumi Zola.
Ia mengatakan, dalam pertemuan nantinya itu akan dibahas rencana aksi, serta langkah-langkah pencegahan, penghentian dan penyelesaian masalah, serta upaya pemulihan kawasan hutan dan lahan bekas PETI.
Selain PETI, dua pentolan provinsi ini juga membahas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.
Masalah-masalah tersebut kata Zola akan menjadi fokus Kapolda dan Pemprov ke depannya.
Gubernur menjelaskan, dalam penanganan masalah yang menjadi fokus ke depan tersebut, Pemprov dan Polda akan melibatkan Danrem beserta jajaran, pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya. Pihaknya menargetkan pertemuan antarpihak terkait akan digelar sebelum bukan puasa tahun ini.
"Ya sebelum puasa ini sudah siap, rapat koordinasi ini sangat penting sekali. Untuk itu nantinya Sekda saya minta agar mengoordinasikan dengan kabupaten/kota di Jambi secepatnya," katanya.
Dikatakannya lagi, Provinsi Jambi masuk daerah yang diminta untuk mempersiapkan status siaga darurat Karhutla sesuai instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Untuk itu, kita perlu mengendalikan
pencegahan sedini mungkin, dengan cara membentuk pos-pos dan petugas yang berada di lapangan," katanya.
Selain itu, lanjutnya, guna mengantisipasi lonjakan harga sembako terutama menjelang Blbulan puasa dan lebaran tahun 2017 ini, Pemprov dan Polda Jambi segera akan membentuk tim Satgas Pangan Provinsi Jambi dan akan diikuti kabupaten/kota.
Tujuannya adalah untuk mengontrol harga komoditi di pasaran. Bila di Jambi ini ada satu komoditi yang naik, maka pemerintah daerah akan cepat melaporkan dan minta dukungan ke Kementerian terkait.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017