Jambi, Antarajambi.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Jambi menyebutkan, 46 persen anggaran pilkada kota itu akan dialokasikan untuk honorarium pengawas penyelenggara pemilihan umum di daerah itu.
"Dari anggaran Rp24,4 miliar yang telah disetujui pada naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) itu nantinya 46,2 persen dialokasikan untuk membayar honor badan adhoc," kata Ketua KPUD Kota Jambi, Wein Arifin di Jambi, Kamis.
Badan adhoc pemilu tersebut, kata Wein, diantaranya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
"Pada pilkada 2018 mendatang itu kami akan merekrut badan adhoc sebanyak 12.000 petugas dan untuk honorariumnya juga dinaikan. Untuk pilkada ini lebih besar dibandingkan honor untuk Pilgub 2015 lalu," katanya.
Untuk setingkat PPK yang sebelumnya mendapat honor Rp1,2 juta, pada perhelatan pilkada 2018 akan mendapat honor sebanyak Rp1,7 juta. Sedangkan untuk honorarium setingkat PPS, KPPS dan PPDP juga akan dinaikan.
Dengan porsi anggaran terbesar yang dialokasikan untuk membayar honorarium badan adhoc tersebut dilakukan supaya lebih profesional secara akuntabilitas dan lebih netral.
"Jika kesejahteraaannya meningkat tentu kita bisa memberikan `preasure` terhadap badan adhoc dan ini juga menjadi poin penting untuk menggreat badan adhoc supaya lebih profesional dalam menjalankan tugasnya," katanya.
Sementara itu, pada penandatanganan NPHD terhadap jumlah nggaran yang telah disepakati senilai Rp24,4 miliar tersebut akan diberikan pada tahap pertama Rp6 miliar dan sisanya Rp18 miliar akan dikucurkan pada APBD 2018.
Pihaknya menjelaskan untuk tahapan pilkada serentak akan dimulai Oktober 2017. Setelah regulasi tahapan pilkada tersebut dikeluarkan maka akan dilanjutkan dengan penyeleksian dan pembentukan badan adhoc.
KPU RI telah menetapkan tanggal pencoblosan pilkada serentak 2018 yang rencananya pencoblosan akan dilakukan pada 27 Juni tahun depan.
Dalam pilkada serentak 2018 itu akan diikuti oleh 171 daerah di Indonesia dan salah satunya Kota Jambi.
"Seluruh komponen mari bersama-sama untuk menyukseskan rangkaian dan tahapan Pilkada yang akan berjalan ini," kata Wein.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
"Dari anggaran Rp24,4 miliar yang telah disetujui pada naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) itu nantinya 46,2 persen dialokasikan untuk membayar honor badan adhoc," kata Ketua KPUD Kota Jambi, Wein Arifin di Jambi, Kamis.
Badan adhoc pemilu tersebut, kata Wein, diantaranya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
"Pada pilkada 2018 mendatang itu kami akan merekrut badan adhoc sebanyak 12.000 petugas dan untuk honorariumnya juga dinaikan. Untuk pilkada ini lebih besar dibandingkan honor untuk Pilgub 2015 lalu," katanya.
Untuk setingkat PPK yang sebelumnya mendapat honor Rp1,2 juta, pada perhelatan pilkada 2018 akan mendapat honor sebanyak Rp1,7 juta. Sedangkan untuk honorarium setingkat PPS, KPPS dan PPDP juga akan dinaikan.
Dengan porsi anggaran terbesar yang dialokasikan untuk membayar honorarium badan adhoc tersebut dilakukan supaya lebih profesional secara akuntabilitas dan lebih netral.
"Jika kesejahteraaannya meningkat tentu kita bisa memberikan `preasure` terhadap badan adhoc dan ini juga menjadi poin penting untuk menggreat badan adhoc supaya lebih profesional dalam menjalankan tugasnya," katanya.
Sementara itu, pada penandatanganan NPHD terhadap jumlah nggaran yang telah disepakati senilai Rp24,4 miliar tersebut akan diberikan pada tahap pertama Rp6 miliar dan sisanya Rp18 miliar akan dikucurkan pada APBD 2018.
Pihaknya menjelaskan untuk tahapan pilkada serentak akan dimulai Oktober 2017. Setelah regulasi tahapan pilkada tersebut dikeluarkan maka akan dilanjutkan dengan penyeleksian dan pembentukan badan adhoc.
KPU RI telah menetapkan tanggal pencoblosan pilkada serentak 2018 yang rencananya pencoblosan akan dilakukan pada 27 Juni tahun depan.
Dalam pilkada serentak 2018 itu akan diikuti oleh 171 daerah di Indonesia dan salah satunya Kota Jambi.
"Seluruh komponen mari bersama-sama untuk menyukseskan rangkaian dan tahapan Pilkada yang akan berjalan ini," kata Wein.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017