Jambi, Antarajambi.com - Anggota Komisi V DPR RI, Saniatul Lativa mengatakan Pemerintah Provinsi Jambi harus lebih aktif mengajukan program ke pemerintah pusat terutama terkait infrastruktur mengingat keterbatasan anggaran daerah.
"Kita selalu suarakan apa yang menjadi kebutuhan Provinsi Jambi ini. Dan saya harapkan juga dari Pemprov dan Pemkab aktif dalam menjemput bola karena tahun 2015 sampai 2018 anggaran untuk pembangunan jalan nasional di Jambi tidak bertambah, sedangkan jalannya bertambah," katanya di Jambi, Senin.
Anggota DPR RI Dapil Jambi ini mengatakan, dari program yang ditawarkan Komisi V dalam pertemuan dengan Pemrov Jambi, ada banyak program yang dapat dibawa ke Jambi, dengan catatan pemerintah daerah lebih aktif mengajukan program.
"Setiap rapat dipusat, kita selalu berupaya ada program yang dapat dibawa ke Jambi," katanya.
Dikatakannya, tahun 2015-2016 pembangunan untuk Jambi jalan ditempat, padahal pembangunan yang dibutuhkan selalu bertambah. Untuk itu dirinya mengharapkan pemerintah daerah lebih aktif.
"Saya turun ke sini dalam rangka kunjungan reses, salah satunya adalah menyampaikan program dan dalam bentuk pengawasan sebagai angggota DPR, karena kewajiban anggota DPR memperjuangkan daerah pemilihan. Kemudian bertanggungjawab dengan konstituen, apa yang sudah dikerjakan selama ini. Kita juga sampaikan program pembangunan infrastruktur seperti jembatan gantung, pembangunan irigasi dan jalan nasional," kata Saniatul.
Sementara itu Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli mengatakan dengan dana daerah yang terbatas ini, pemerintah pusat juga meminta komitmen Pemda yakni dengan perwujudan pembuatan aturan daerah, seperti aturan melintasi jalan harus sesuai tonase.
Dikatakannya saat ini hampir 80 persen permasalahan pembangunan di Provinsi Jambi adalah permasalahan infrastruktur, sementara beban keuangan Pemerintah provinsi Jambi bertambah seiring dengan peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi.
Zola menjelaskan kebutuhan Provinsi Jambi untuk pembangunan infrastruktur, yakni jalan dan jembatan, pelabuhan Muarasabak dan Ujung Jabung dan pengembangan bandara Kerinci, bendungan Sarolangun serta usulan pembangunan jembatan Batanghari III.
Terkait dengan permintaan Anggota Komisi V DPR RI agar pemerintah daerah lebih aktif, Zola mengatakan akan menyampaikanya ke pemerintah kabupaten/kota.
"Saya minta Pak Sekda untuk menyampaikan ke setiap kabupaten/kota agar semua pihak aktif jemput bola, seperti program pembangunan jembatan gantung, jangan sampai tidak digunakan. Itu bagus untuk mempercepat akses jalan di desa, supaya masyarakat tidak memutar jauh utuk menyeberangi sungai besar," katanya Zola.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
"Kita selalu suarakan apa yang menjadi kebutuhan Provinsi Jambi ini. Dan saya harapkan juga dari Pemprov dan Pemkab aktif dalam menjemput bola karena tahun 2015 sampai 2018 anggaran untuk pembangunan jalan nasional di Jambi tidak bertambah, sedangkan jalannya bertambah," katanya di Jambi, Senin.
Anggota DPR RI Dapil Jambi ini mengatakan, dari program yang ditawarkan Komisi V dalam pertemuan dengan Pemrov Jambi, ada banyak program yang dapat dibawa ke Jambi, dengan catatan pemerintah daerah lebih aktif mengajukan program.
"Setiap rapat dipusat, kita selalu berupaya ada program yang dapat dibawa ke Jambi," katanya.
Dikatakannya, tahun 2015-2016 pembangunan untuk Jambi jalan ditempat, padahal pembangunan yang dibutuhkan selalu bertambah. Untuk itu dirinya mengharapkan pemerintah daerah lebih aktif.
"Saya turun ke sini dalam rangka kunjungan reses, salah satunya adalah menyampaikan program dan dalam bentuk pengawasan sebagai angggota DPR, karena kewajiban anggota DPR memperjuangkan daerah pemilihan. Kemudian bertanggungjawab dengan konstituen, apa yang sudah dikerjakan selama ini. Kita juga sampaikan program pembangunan infrastruktur seperti jembatan gantung, pembangunan irigasi dan jalan nasional," kata Saniatul.
Sementara itu Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli mengatakan dengan dana daerah yang terbatas ini, pemerintah pusat juga meminta komitmen Pemda yakni dengan perwujudan pembuatan aturan daerah, seperti aturan melintasi jalan harus sesuai tonase.
Dikatakannya saat ini hampir 80 persen permasalahan pembangunan di Provinsi Jambi adalah permasalahan infrastruktur, sementara beban keuangan Pemerintah provinsi Jambi bertambah seiring dengan peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi.
Zola menjelaskan kebutuhan Provinsi Jambi untuk pembangunan infrastruktur, yakni jalan dan jembatan, pelabuhan Muarasabak dan Ujung Jabung dan pengembangan bandara Kerinci, bendungan Sarolangun serta usulan pembangunan jembatan Batanghari III.
Terkait dengan permintaan Anggota Komisi V DPR RI agar pemerintah daerah lebih aktif, Zola mengatakan akan menyampaikanya ke pemerintah kabupaten/kota.
"Saya minta Pak Sekda untuk menyampaikan ke setiap kabupaten/kota agar semua pihak aktif jemput bola, seperti program pembangunan jembatan gantung, jangan sampai tidak digunakan. Itu bagus untuk mempercepat akses jalan di desa, supaya masyarakat tidak memutar jauh utuk menyeberangi sungai besar," katanya Zola.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017