Jambi, Antaranews Jambi - Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar Rapat koordinasi Tim pengawasan orang asing (Timpora) sekaligus pengukuhan tim sejenis di kecamatan se-wilayah kabupaten itu.
Rakor tersebut dilaksanakan bersama Kantor Imigrasi Kelas I Jambi Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, diruang pola kantor bupati daerah itu.
"Ya, hari ini kita ada rakor sekaligus pengukuhan Timpora, di kecamatan namanya tim pemantau orang asing," kata Sekda Sarolangun Thabroni Rozali.
Ia mengatakan saat ini didaerahnya sudah ada sekitar 15 orang asing tapi sudah memenuhi syarat karena sudah sesuai dengan visa yang dimilikinya.
"Itu sesuai dengan pendataan pihak dinas tenaga kerja dan transmigrasi kita, sampai dengan saat ini, ada dari India, Malaysia dan China," katanya.
Ia menjelaskan kedatangan orang asing tersebut, dikarena kondisi sumber daya alam (SDA) Sarolangun yang melimpah, makanya hal ini juga menjadi munculnya orang asing yang dipekerjakan oleh perusahaan.
"Ya, sumber daya alam Sarolangun melimpah, berbagai bidang usaha kita ada. Dan itu pihak perusahaan ada yang memakai jasa orang asing tersebut," kata sekda.
Sementara itu kepala kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Jambi Bambang Palasara yang hadir pada rakor itu mengatakan bahwa ini merupakan rangkaian dari pengukuhan pengawasan orang asing.
"Jadi, ini ada ditingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan dan camat, kapolsek masuk dalam tim pengawasan orang asing," katanya.
Ia memberi alasan orang asing harus diawasi karena harus diketahui aktivitas mereka datang ke suatu daerah, sehingga hal itu harus disesuaikan dengan visa saat datang.
"Kalau datang dengan visa kerja, mereka harus kerja. Begitu juga kalau untuk berinvestasi tentu kita juga senang. Jangan sampai datang membawa hal yang tidak baik bagi daerah kita," kata Bambang.
Begitu juga untuk kedatangan mereka yang membawa paham radikalisme, memancing terorisme serta berdagang narkoba.
"Untuk kerja boleh, berusaha menanam modal boleh tentu kita senang, tetapi untuk hal lain semacam radikalisme, terorisme dan malah berdagang narkoba tentu tidak boleh, ini sering terdapat pada turis yang berhasal dari afrika," katanya.
Terhadap upaya itu, Bambang Palasara mengatakan bukan berarti daerah tidak butuh orang asing, tentunya bangsa ini masih membutuhkan orang asing untuk dimanfaatkan kepada hal yang baik bagi kemajuan setiap daerah.
"Kita masih perlu orang asing. Orang asing yang menguntungkan untuk Indonesia, yaitu mereka yang datang menanam modal, mengajarkan ilmu yang berguna, makanya kita minta seluruh stakeholder terlibat dalam pengawasannya," katanya.
"Karena kalau hanya mengandalkan kemenkumham provinsi saja, tangan kita tidak sampai ke kecamatan. Oleh karena itu kita bersinergi, kita minta bantuan karena tidak akan mampu jalan sendiri, semoga dengan rakor ini apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
Rakor tersebut dilaksanakan bersama Kantor Imigrasi Kelas I Jambi Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, diruang pola kantor bupati daerah itu.
"Ya, hari ini kita ada rakor sekaligus pengukuhan Timpora, di kecamatan namanya tim pemantau orang asing," kata Sekda Sarolangun Thabroni Rozali.
Ia mengatakan saat ini didaerahnya sudah ada sekitar 15 orang asing tapi sudah memenuhi syarat karena sudah sesuai dengan visa yang dimilikinya.
"Itu sesuai dengan pendataan pihak dinas tenaga kerja dan transmigrasi kita, sampai dengan saat ini, ada dari India, Malaysia dan China," katanya.
Ia menjelaskan kedatangan orang asing tersebut, dikarena kondisi sumber daya alam (SDA) Sarolangun yang melimpah, makanya hal ini juga menjadi munculnya orang asing yang dipekerjakan oleh perusahaan.
"Ya, sumber daya alam Sarolangun melimpah, berbagai bidang usaha kita ada. Dan itu pihak perusahaan ada yang memakai jasa orang asing tersebut," kata sekda.
Sementara itu kepala kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Jambi Bambang Palasara yang hadir pada rakor itu mengatakan bahwa ini merupakan rangkaian dari pengukuhan pengawasan orang asing.
"Jadi, ini ada ditingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan dan camat, kapolsek masuk dalam tim pengawasan orang asing," katanya.
Ia memberi alasan orang asing harus diawasi karena harus diketahui aktivitas mereka datang ke suatu daerah, sehingga hal itu harus disesuaikan dengan visa saat datang.
"Kalau datang dengan visa kerja, mereka harus kerja. Begitu juga kalau untuk berinvestasi tentu kita juga senang. Jangan sampai datang membawa hal yang tidak baik bagi daerah kita," kata Bambang.
Begitu juga untuk kedatangan mereka yang membawa paham radikalisme, memancing terorisme serta berdagang narkoba.
"Untuk kerja boleh, berusaha menanam modal boleh tentu kita senang, tetapi untuk hal lain semacam radikalisme, terorisme dan malah berdagang narkoba tentu tidak boleh, ini sering terdapat pada turis yang berhasal dari afrika," katanya.
Terhadap upaya itu, Bambang Palasara mengatakan bukan berarti daerah tidak butuh orang asing, tentunya bangsa ini masih membutuhkan orang asing untuk dimanfaatkan kepada hal yang baik bagi kemajuan setiap daerah.
"Kita masih perlu orang asing. Orang asing yang menguntungkan untuk Indonesia, yaitu mereka yang datang menanam modal, mengajarkan ilmu yang berguna, makanya kita minta seluruh stakeholder terlibat dalam pengawasannya," katanya.
"Karena kalau hanya mengandalkan kemenkumham provinsi saja, tangan kita tidak sampai ke kecamatan. Oleh karena itu kita bersinergi, kita minta bantuan karena tidak akan mampu jalan sendiri, semoga dengan rakor ini apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar," katanya menambahkan.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018