Jambi (Antaranews Jambi) - Pemilih di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, untuk pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 bertambah sebanyak 5.536 hak pilih, total menjadi 196.200 pemilih
Pertambahan itu diketahui setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun menetapkan data pemilih tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP) di Sarolangun, Kamis.
"Pertambahan hak pilih sebanyak 5.536 itu tersebar di 158 desa/kelurahan, 10 kecamatan. Pertambahan ini tidak menambah jumlah TPS, tetap 874 TPS," kata Ketua KPU Sarolangun Muhammad Fahkri.
Terkait dengan apakah ada penambahan lagi, itu tergantung dari pleno KPU RI apakah ada rekomendasi dari Bawaslu RI atau tidak untuk pencermatan ulang DPTHP 2 ini, namun sampai saat ini KPU menetapkan data itu.
"Karena yang menetapkan daftar pemilih itu adalah KPU kabupaten/kota, penambahan itu bisa dari pemilih pemula, kemudian bisa juga dari data pemilih yang belum masuk dalam DPTHP 1," katanya.
Kemudian dari penambahan data pemilih nantinya ada juga yang baru pindah domisili. Namun semua itu harus melalui hasil pleno KPU RI nantinya.
Ia menjelaskan terkait persoalan tersebut pihaknya menyatakan b bagi masyarakat yang belum masuk dalam data pemilih tetap saat ini, akan tetap diakomodir hak pilihnya.
"Terkait dengan masyarakat yang belum masuk dalam data pemilih, yang penting mereka telah melakukan perekaman dan memiliki KTP elektronik, karena tetap akan kita akomodir jika memang belum terdaftar," kata Fahkri.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap itu akan diakomodir pada hari H dengan menggunakan KTP atau surat keterangan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
Pertambahan itu diketahui setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun menetapkan data pemilih tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP) di Sarolangun, Kamis.
"Pertambahan hak pilih sebanyak 5.536 itu tersebar di 158 desa/kelurahan, 10 kecamatan. Pertambahan ini tidak menambah jumlah TPS, tetap 874 TPS," kata Ketua KPU Sarolangun Muhammad Fahkri.
Terkait dengan apakah ada penambahan lagi, itu tergantung dari pleno KPU RI apakah ada rekomendasi dari Bawaslu RI atau tidak untuk pencermatan ulang DPTHP 2 ini, namun sampai saat ini KPU menetapkan data itu.
"Karena yang menetapkan daftar pemilih itu adalah KPU kabupaten/kota, penambahan itu bisa dari pemilih pemula, kemudian bisa juga dari data pemilih yang belum masuk dalam DPTHP 1," katanya.
Kemudian dari penambahan data pemilih nantinya ada juga yang baru pindah domisili. Namun semua itu harus melalui hasil pleno KPU RI nantinya.
Ia menjelaskan terkait persoalan tersebut pihaknya menyatakan b bagi masyarakat yang belum masuk dalam data pemilih tetap saat ini, akan tetap diakomodir hak pilihnya.
"Terkait dengan masyarakat yang belum masuk dalam data pemilih, yang penting mereka telah melakukan perekaman dan memiliki KTP elektronik, karena tetap akan kita akomodir jika memang belum terdaftar," kata Fahkri.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap itu akan diakomodir pada hari H dengan menggunakan KTP atau surat keterangan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018