Badan Restorasi Gambut (BRG) mengembangkan metode untuk mendeteksi dan memprediksi dini kemungkinan digunakannya pola pembakaran dalam persiapan lahan.
"Kita melihat bahwa sebagian besar munculnya api disebabkan oleh tindakan manusia. Karena itu, selain melalui pembasahan gambut, metode ini bisa digunakan untuk mengantisipasi kebakaran gambut," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: BRG kembangkan pedesaan berbasis kawasan ketahanan pangan
Kajian BRG menggunakan metode ini menunjukkan bahwa 75 persen pembukaan lahan gambut yang terdeteksi akan diikuti dengan tindakan pembakaran.
Hal itu berdasarkan data historis pembukaan gambut pada 2019 di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Jeda waktu sejak pembukaan lahan hingga kebakaran berkisar dari 2 hingga 6 minggu, artinya, tambah Nazir, pemerintah maupun masyarakat memiliki 2-6 minggu melakukan upaya persuasif dan patroli, agar lahan tersebut tidak dibakar.
"Sehingga, tindakan pembersihan lahan melalui pembakaran bisa dihentikan. Tentunya pemerintah akan terus memberikan bantuan pembersihan lahan tanpa bakar kepada petani setempat," katanya.
Melalui metode ini, BRG setidaknya sudah menyampaikan informasi indikasi pembukaan gambut sebagai upaya pencegahan sebanyak tiga kali sejak awal tahun ini kepada aparat berwenang.
"Kita sudah laporkan indikasi itu kepada pemerintah daerah, satgas gabungan dan BKSDA pada Februari, Juni dan Oktober 2020. Apresiasi kepada pihak berwenang, umumnya tindakan pembukaan lahan tersebut dapat cepat tertangani dan tidak meluas," katanya.
Nazir berharap upaya analisis pembukaan gambut dapat memperkaya parameter sistem peringatan dini dan meningkatkan akurasi indikasi akan terjadinya kebakaran gambut.
BRG juga berharap metode ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait melakukan upaya pengecekan lapangan.
"Dengan adanya sinergi yang kuat, pencegahan kebakaran gambut dapat menjadi lebih sistematis, cepat dan efektif," ujarnya.
Metode ini, lanjutnya, merupakan komitmen BRG untuk menyediakan sistem informasi tepat guna sebagai salah satu kontribusi terhadap solusi permanen pencegahan kebakaran gambut.
"Kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sejak ditetapkan oleh Presiden melalui PP, perpres dan inpres serta peraturan menteri akan terus secara konsisten dijalankan," katanya.
Baca juga: KLHK: Pencegahan karhutla gambut berperan signifikan turunkan emisi
Baca juga: BRG ajak pemerintah desa jaga infrastruktur pembasahan gambut
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020