Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono mengatakan Desa Peduli Gambut (DPG) dan Desa Peduli Mangrove (DPM) akan menjadi garda terdepan dalam usaha restorasi dan perlindungan gambut dan mangrove.
Hartono menegaskan meski memiliki pendekatan 3R yaitu rewetting (pembasahan ulang), revegetation (revegatasi), dan revitalization (revitalisasi), terkadang masih ada penolakan dari warga sekitar. Karena itu dibutuhkan pendekatan untuk meyakinkan mereka kalau restorasi dilakukan demi kepentingan bersama.
Dalam proses restorasi, dia menyebut bahwa program untuk melakukan revitalisasi masyarakat lokal seperti DPG memainkan peran vital dalam proses restorasi.
Baca juga: Kepala BRGM siap tingkatkan kolaborasi restorasi gambut dan mangrove
Baca juga: Yayasan Madani Berkelanjutan dorong penguatan kelembagaan BRGM
"Karena bagaimanapun juga keberadaan gambut ini tentu yang paling berkepentingan tentu adalah masyarakat di sekitar gambut," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi memperpanjang masa tugas BRGM dengan pelantikan Hartono di Istana Negara pada Rabu (23/12) pekan lalu dan menambahkan tanggung jawab lembaga yang berdiri pada 2016 itu dari semula hanya merestorasi gambut dan kini wajib merehabilitasi mangrove atau bakau.
BRGM juga memiliki target restorasi yang baru yaitu 1,2 juta hektare (ha) lahan gambut dan 600.000 ha kawasan mangrove yang akan dilakukan di tujuh provinsi untuk restorasi gambut dan enam provinsi untuk mangrove.
Untuk mencapainya, Hartono meminta dukungan semua pihak termasuk dalam menjalankan program restorasi seperti DPM, yang saat ini sudah terdiri dari 626 desa di tujuh provinsi wilayah kerja BRGM.
"Yang lebih penting lagi, DPG dan nantinya mungkin akan ada DPM, Desa Peduli Mangrove, ini bisa menjadi garda terdepan dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut dan mangrove," demikian ujar Hartono.
Baca juga: BRGM diharapkan lebih inklusif dalam proses restorasi gambut
Baca juga: Bertambah tugas, BRGM siap fasilitasi restorasi gambut dan mangrove
