Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) berkomitmen dalam mendukung anggota organisasi untuk mematuhi ketentuan wajib halal dan meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri melalui berbagai inisiatif strategis.
Serangkaian kegiatan dilaksanakna APKI, termasuk workshop dan pelatihan untuk memastikan anggotanya siap menghadapi tantangan regulasi dan meningkatkan daya saing di pasar global.
APKI menekankan pentingnya sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kini menjadi bagian dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 748 menetapkan bahwa semua produk makanan, minuman, hingga kertas kemasan pangan yang bersentuhan langsung dengan makanan wajib bersertifikat halal mulai 17 Oktober 2024. Selain itu, produk kertas lainnya seperti kertas pembungkus, kertas tulis, dan kertas sembahyang juga diwajibkan bersertifikat halal paling lambat pada 17 Oktober 2026.
Melalui berbagai upaya, termasuk workshop bertema "Awareness Sertifikasi Halal dan TKDN di Industri Pulp dan Kertas" yang diselenggarakan pada Rabu (10/7) di Jakarta, APKI aktif memberikan bimbingan dan dukungan teknis untuk mempercepat proses sertifikasi bagi anggotanya.
Selain fokus pada sertifikasi halal, APKI juga berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.
APKI mendorong dan memberikan panduan untuk membantu anggotanya memenuhi persyaratan minimal 40 persen TKDN yang ditetapkan pemerintah.
Ketua Umum APKI Liana Bratasida menyatakan pentingnya kolaborasi dan keseriusan dalam mematuhi regulasi yang berlaku.
“APKI tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi anggotanya dalam menghadapi tantangan industri. Workshop ini diharapkan dapat menghasilkan komitmen konkrit dari setiap peserta untuk perubahan positif yang signifikan bagi industri kita," katanya.
Workshop ini menjadi salah satu contoh nyata dari komitmen APKI. Acara ini turut mengundang narasumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, Pusat Pemberdayaan Industri Halal Kementerian Perindustrian dan Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian.
Selain itu, sesi praktik oleh anggota APKI, yakni PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia dan PT Pura Barutama, memberikan wawasan praktis tentang implementasi sertifikasi halal dan TKDN.
Penyelenggaraan workshop ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait proses sertifikasi halal dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), meningkatkan pemilikan sertifikat tersebut di kalangan perusahaan, serta memfasilitasi diskusi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan terkait.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024
Serangkaian kegiatan dilaksanakna APKI, termasuk workshop dan pelatihan untuk memastikan anggotanya siap menghadapi tantangan regulasi dan meningkatkan daya saing di pasar global.
APKI menekankan pentingnya sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kini menjadi bagian dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 748 menetapkan bahwa semua produk makanan, minuman, hingga kertas kemasan pangan yang bersentuhan langsung dengan makanan wajib bersertifikat halal mulai 17 Oktober 2024. Selain itu, produk kertas lainnya seperti kertas pembungkus, kertas tulis, dan kertas sembahyang juga diwajibkan bersertifikat halal paling lambat pada 17 Oktober 2026.
Melalui berbagai upaya, termasuk workshop bertema "Awareness Sertifikasi Halal dan TKDN di Industri Pulp dan Kertas" yang diselenggarakan pada Rabu (10/7) di Jakarta, APKI aktif memberikan bimbingan dan dukungan teknis untuk mempercepat proses sertifikasi bagi anggotanya.
Selain fokus pada sertifikasi halal, APKI juga berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.
APKI mendorong dan memberikan panduan untuk membantu anggotanya memenuhi persyaratan minimal 40 persen TKDN yang ditetapkan pemerintah.
Ketua Umum APKI Liana Bratasida menyatakan pentingnya kolaborasi dan keseriusan dalam mematuhi regulasi yang berlaku.
“APKI tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi anggotanya dalam menghadapi tantangan industri. Workshop ini diharapkan dapat menghasilkan komitmen konkrit dari setiap peserta untuk perubahan positif yang signifikan bagi industri kita," katanya.
Workshop ini menjadi salah satu contoh nyata dari komitmen APKI. Acara ini turut mengundang narasumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, Pusat Pemberdayaan Industri Halal Kementerian Perindustrian dan Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian.
Selain itu, sesi praktik oleh anggota APKI, yakni PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia dan PT Pura Barutama, memberikan wawasan praktis tentang implementasi sertifikasi halal dan TKDN.
Penyelenggaraan workshop ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait proses sertifikasi halal dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), meningkatkan pemilikan sertifikat tersebut di kalangan perusahaan, serta memfasilitasi diskusi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan terkait.
Editor : Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024