.....Sebenarnya tidak ada perbedaan data, Jamkesmas 2011 memang menggunakan data 2008 tetapi jumlahnya sama dengan data 2011.....
Jambi (ANTARA Jambi) - Pemerintah Kota Jambi memutuskan akan melakukan pendataan ulang terhadap penerima program jaminan kesehatan masyarakat setelah anggaran untuk program itu dikembalikan ke pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi Daru Pratomo, Senin, mengatakan, anggaran Jamkesmas di Kota Jambi pada 2011 senilai Rp 2,6 miliar dikembalikan ke pemerintah pusat.
"Sebenarnya tidak ada perbedaan data, Jamkesmas 2011 memang menggunakan data 2008 tetapi jumlahnya sama dengan data 2011," ujarnya.
Menurut dia, dikembalikannya anggaran Jamkesmas senilai Rp2,6 miliar itu disebabkan karena ada program satu miliar satu kecamatan (Samisake) yang terlebih dulu digulirkan oleh Pemprov Jambi.
"Jadi agak berbarengan sehingga ada berbenturan sedikit," katanya.
Dia menyebutkan berdasarkan data di Pemkot Jambi, jumlah penerima Jamkesmas di Kota Jambi sejak 2008-2011 tetap sama yakni sebanyak 92.902 jiwa.
Namun demikian, Pemkot Jambi tetap akan kembali melakukan pendataan untuk lebih mengoptimalkan capaian program tersebut.
"Apalagi ini program untuk masyarakat langsung, jadi tidak boleh ada kesalahan lagi. Dan kami telah mengintruksikan dinas kesehatan untuk melakukan pendataan," jelasnya.
Sebelumnya, pengembalian anggaran Jamkesmas di Kota Jambi senilai Rp2,6 miliar pada 2011 diungkap oleh salah satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rizal Djalil saat berkunjung ke Jambi.
Rizal menyebutkan, penggunaan data 2008 untuk program Jamkesmas 2011 dinilai sudah tidak relevan karena ditengarai akan banyak kesalahan karena penggunaan data yang terlampau lama.
"Untuk penyebab jelasnya kenapa anggaran Jamkesmas di Kota Jambi dikembalikan itu saya kurang tahu pasti karena ada bagian khusus menyangkut hal ini. Namun, jika dilihat dari data yang digunakan, itu jelas bisa menimbulkan kesalahan sebab seharusnya setiap tahun ada pemutakhiran data penerima Jamkesmas," jelasnya.
Pengembalian program Jamkesmas di Kota Jambi sebelumnya juga banyak disayangkan anggota DPRD setempat.
Anggota DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena menilai Pemkot Jambi kurang serius dalam upaya menyusun data penerima Jamkesmas. Padahal, program tersebut sangat penting dan dibutuhkan masyarakat kurang mampu.
"Program Jamkesmas adalah hak masyarakat yang kurang mampu. Padahal, ribuan warga Jambi sangat membutuhkan program ini. Kalau anggarannya dikembalikan, berarti Pemkot Jambi tidak bisa memberikan hak hak bagi warganya," katanya.(T.KR-BS)
Editor : Nurul
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
