Jambi (ANTARA Jambi) - Ketua Komisi III DPRD Batanghari, Jambi, Dailami merasa prihatin melihat kinerja Pemkab Batanghari yang tidak berjalan maksimal, terutama sejak dijalankan oleh Pelaksana Tugas Bupati Sinwan SH.
"Sepertinya pemerintahaan ini vakum dan tidak mempunyai program dan kebijakan yang jelas, sehingga arah pemerintahan juga tidak jelas," katanya ketika diminta tanggapannya, Minggu.
Pemkab Batanghari saat ini dijalankan oleh Pelaksana Bupati Sinwan, sejak Bupti Batanghari A. H.Fattah dinonaktifkan karena tersangkut kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran.
Lebih lanjut Dailami mengatakan, tidak jelasnya arah pembangunan menjadikan program yang menyentuh masyarakat juga terbengkalai karena tidak ada kebijakan yang dapat dijadikan payung untuk melaksanakan program.
Ia mengatakan, rencana perombakan pejabat yang sudah direncanakan sejak Janurai lalu hingga kini belum terlaksana, sementara banyak pejabat eselon II yang pensiun, tapi belum ada pengantinya, hal ini membuat kinerja pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya.
"Pelaksana tugas yang mengganti kepala dinas yang pensiun masih takut untuk membuat program lanjutan yang dicanangkan dalam program Batanghari Berlian 2011-2016," ujarnya.
Kondisi ini makin diperparah karena Plt Bupati Batanghari Sinwan SH, telah mengambil cuti untuk berkampanye bagi partainya menghadapi pemilu legislatif.
Selain itu, kurangnya kedisplinan PNS di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Batanghari juga terus meningkat.
Seorang PNS yang menduduki jabatan di Pemkab Batanghari yang enggan disebut namanya mengaku pemerintahan di lingkungan Pemkab Batanghari saat ini relatif tidak berjalan seperti kapal tidak ada nahkoda.
"Saya lihat pemerintahan jalan di tempat, ada sejumlah pejabat ragu untuk bertindak menjalankan programnya karena kebijakan tidak jelas," katanya.
Sementara itu, tokoh pemuda Batanghari Mudrika Hermansyah berharap Pemkab Batanghari segera melakukan pembenahan agar pemerintahan bisa berjalan, salah satunya segera mengganti pejabat eselon II yang sudah pensiun.
Kurang berjalannya program di sejumlah SKPD dikarenakan, kepala dinasnya hanya berstatus sebagai Pelaksana Tugas sehingga masih ragu dan takut untuk mengambil kebijakan.(Ant)
