Padang, Antarajambi.com- Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri resmi menyandang gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat, Rabu.
"Peran Megawati saat menjadi presiden sangat berarti karena telah menggagas dan mengawali jalannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," kata Ketua Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehomatan, Sufyarma M Arsidin, di Padang, Rabu.
Penganugerahan gelar doktor kehormatan dilakukan secara resmi melalui rapat senat terbuka UNP yang dilangsungkan di Auditorium UNP.
Undang-undang yang lahir pada masa kepemimpinan Megawati itu telah meningkatkan perhatian pemerintah kepada dunia pendidikan.
"Undang-undang itu juga secara tegas menjadi implementasi pasal 31 ayat (4) UUD 1945, yang mewajibkan negara mengalokasikan anggaran bagi dunia pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD," katanya.
Selain itu, Megawati juga dianggap sebagai sosok kenegarawanan. Salah satunya ditelisik dari peristiwa penyerangan di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996.
"Saat itu Megawati tidak mengambil keputusan untuk membalas, namun menyerahkan prosesnya kepada aparat penegak hukum," katanya.
Sementara Megawati mengaku terhormat dengan gelar doktor HC yang diberikan kepada dirinya.
"Saya sangat antusias, bangga, sekaligus bersyukur. Karena gelar yang saya terima adalah dalam bidang Politik Pendidikan," katanya.
Ia mengatakan UNP telah membuat keputusan akademis yang membuka kembali cakrawala bahwa politik dan pendidikan adalah dua hal yang tidak mungkin dipisahkan.
"Politik dan pendidikan adalah sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan. Politik menghasilkan sistem pendidikan, pendidikan mempengaruhi kehidupan politik," katanya.
Sebelumnya, rapat senat terbuka itu dihadiri ratusan mahasiswa dan civitas akademik UNP, serta tamu undangan.
Selain itu juga tampak hadir mantan Wakil Presiden Boediono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala BIN Budi Gunawan, dan sejumlah pejabat teras utama kabinet kerja, serta mantan menteri lainnya.
