Pemkab Merangin arahkan kades kuliah di Universitas Terbuka

Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi mengarahkan para kepala desa di daerah itu yang belum sarjana untuk berkuliah di Universitas Terbuka atau UT dalam rangka meningkatkan kompetensi.

"Mengapa di UT, karena Pemkab Merangin telah melakukan MoU (MoU) dengan UT beberapa hari lalu terkait peningkatan pendidikan. Hanya dengan waktu 2,5 tahun sudah bisa menjadi sarjana di UT," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Fajarman di Bangko, Selasa.

Sekda menyebutkan dalam melaksanakan tugasnya  seorang kepala desa harus bisa bekerjasama dengan berbagai instansi terkait, sehingga seorang Kades tidak bekerja sendiri.

Para Kades juga diminta untuk tidak gagap teknologi (Gaptek) karena akan banyak aplikasi yang digunakan dalam menjalankan tugasnya. Seorang kepala desa harus menguasai teknologi, terlebih di era digitalisasi sekarang ini.

"Penguasaan Teknologi Informasi (IT) akan menjadi penunjang kinerja Kades, karena kita sudah memakai berbagai aplikasi. Kita harapkan para Kades ini bisa meningkatkan pengetahuannya terkait IT ini," katanya.

Sementara itu sebanyak 169 kepala desa di Kabupaten Merangin secara bertahap perdaerah pemilihan (Dapil), mengikuti pembekalan pada awal masa jabatannya, di Aula Dinas PMD Kabupaten Merangin yang berlangsung sejak Senin (25/7).

Pembekalan gelombang pertama yang akan berlangsung empat hari ke depan itu, diikuti sebanyak 49 orang kades dari dapil satu Merangin. .

"Pembekalan ini dilakukan karena tidak semua kades memahami tugas-tugasnya. Ini terlihat dari beberapa kegiatan yang telah mereka lakukan, terutama dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah," kata Fajarman.

Sekda berharap para kades tersebut dapat mengikuti pembekalan itu dengan sebaik mungkin dan ikhlas, sehingga ilmu yang didapat dari pembekalan itu bisa diterapkan sebaik mungkin di desanya masing-masing.

"Kita berharap para Kades ini bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar dan benar. Kades memahami perundang-undangan, memahami Perbup, Kepres dan berbagai peraturan lainnya," kata Sekda menambahkan.