Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan saat ditemui selepas sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menyebut pemerintah telah menandai perusahaan yang diduga melanggar aturan khususnya ketentuan-ketentuan mengenai pertanahan dan hutan.
"Ada," kata Menko Polkam saat menjawab pertanyaan ANTARA mengenai ada atau tidaknya perusahaan-perusahaan yang masuk dalam radar pengawasan pemerintah.
Terkait itu, Budi menjelaskan saat ini pemerintah masih mengkaji dan mendalami dugaan-dugaan yang berkembang.
"Sedang dilakukan pendalaman dan pematangan," kata Budi Gunawan singkat tanpa menjelaskan rinciannya berikut nama-nama perusahaan yang tengah diawasi pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, memerintahkan Polri dan Kejaksaan untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum, termasuk mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan.
Presiden juga memperingatkan jajaran Kabinet Merah Putih tidak boleh ada pengusaha dan perusahaan yang mendapatkan perlakuan khusus.
"Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus," kata Presiden Prabowo kepada jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga saat sidang kabinet.
Presiden kemudian memperingatkan perusahaan-perusahaan yang masih mangkir dari kewajibannya, meskipun telah memberikan kesempatan, mereka akan dikenakan sanksi.
"Pemerintah akan mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut, apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi, ini juga langkah yang akan kami laksanakan," ujar Presiden.
Sidang Kabinet Paripurna berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam acara itu, Presiden memimpin sidang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di ruangan acara sidang, sebagian besar menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih hadir, ada juga Jaksa Agung S.T. Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang hadir mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Presiden mengawali sidang dengan memuji kinerja jajarannya, kemudian dilanjutkan dengan arahan-arahan untuk kerja-kerja pemerintahan ke depan.
