Pemkot Jambi bentuk kelompok UMKM untuk permudah akses pembiayaan

Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota Jambi membentuk kelompok pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mempermudah akses pembiayaan sehingga dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha.

Wali Kota Jambi Maulana di Jambi, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema pembiayaan usaha khusus untuk pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok.

"Hari ini merupakan titik awal mendorong pengusaha kecil mikro menengah untuk tumbuh. Nanti dikolaborasikan untuk mempermudah akses pembiayaan usaha," ujar Maulana.

Ia menjelaskan bahwa pembiayaan ini merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Kota Jambi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak perbankan. Tujuannya memberikan akses permodalan dengan sistem bagi hasil yang rendah.

Menurut dia, skema pembiayaan ini tidak ditujukan untuk individu, melainkan berbasis kelompok. Hal ini dilakukan agar ada rasa tanggung jawab bersama antar anggota kelompok.

"Nominal pembiayaan cukup besar, namun basisnya kelompok. Ini tidak bisa perorangan dan juga tanpa agunan. Ketua kelompok yang nantinya mengorganisir sehingga ada tanggung jawab bersama," jelasnya.

Maulana berharap melalui skema ini, para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha mereka dengan maksimal.

Ia juga menargetkan agar usaha-usaha tersebut bisa menjadi destinasi "city tour" bagi tamu daerah maupun wisatawan yang datang ke Kota Jambi.

Selain pembiayaan, Pemkot Jambi juga menyiapkan dukungan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pelaku usaha. Program tersebut akan difasilitasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Tematik.

BLK Tematik ini akan menyediakan pelatihan sesuai dengan minat dan spesifikasi usaha yang dijalankan para pelaku UMKM.

Dengan begitu, mereka tidak hanya memiliki akses modal, tapi juga keterampilan yang lebih baik.

"Dengan adanya pelatihan ini, kita ingin UMKM naik kelas, punya kualitas, dan siap bersaing di pasar yang lebih luas," kata Maulana.

Dalam proses pengukuhan kelompok UMKM Kota Jambi, tercatat lebih dari 800 pelaku usaha yang terlibat.

Mereka semua dibentuk menjadi beberapa kelompok agar pembiayaan usaha dapat dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan.