Jambi (ANTARA) - Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jambi menggelar rapat koordinasi dengan lintas sektoral dalam rangka memperkuat program ketahanan nasional di provinsi itu.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, dan dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Bupati dan Walikota se Provinsi Jambi, Kapolres jajaran serta berbagai pemangku kepentingan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, berlangsung di Lantai 3 Gedung Siginjai Polda Jambi pada Selasa.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Republik Indonesia terkait Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, khususnya dalam hal pencapaian swasembada jagung.
Dalam sambutannya, Kapolda Jambi menekankan pentingnya sinergitas lintas sektor dalam memperkuat sistem ketahanan pangan daerah.
“Polri dan jajaran telah membentuk Satgas Pangan dengan target 1 juta hektar lahan jagung nasional. Di Jambi, kita telah tanam di 629,20 hektar dan panen 376,34 ton. Ini menjadi bukti bahwa kita mampu, asal bersatu,” tegas Kapolda.
Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan bahwa tantangan global seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan harus dihadapi dengan koordinasi dan langkah strategis.
Ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, instansi teknis, hingga swasta, untuk bahu membahu menyukseskan program swasembada jagung demi terwujudnya kedaulatan pangan.
“Melalui forum ini, saya berharap kita dapat menyamakan persepsi, merumuskan strategi bersama, dan menjadikan Jambi sebagai motor penggerak swasembada pangan di wilayah barat Indonesia,” ujarnya..
Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, mengatakan ketahanan pangan adalah bagian integral dari program nasional, termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi siswa sebagai bagian dari Asta Cita Presiden.
“Berdasarkan data BPS, luas panen jagung di Jambi tahun 2024 meningkat 733 hektar dari tahun sebelumnya. Ini membuktikan potensi kita sangat besar jika kita kerja bersama,” kata Abdullah Sani.
Dalam sesi penutupan, Kapolda Jambi memberikan beberapa arahan strategis, di antaranya alokasi 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan.
Jadi perlunya sinergitas swasta untuk membantu penyediaan lahan, percepatan distribusi alsintan dan pembibitan oleh pemerintah daerah.
Kemudian perlunya penambahan satu desa satu hektare untuk seluruh kab/kota di Provinsi Jambi tak terkecuali Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kab. Kerinci
Rapat ini diakhiri dengan pencanangan komitmen bersama seluruh peserta untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
