Aceh Tamiang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah di Aceh mempercepat pengumpulan dan penyampaian data rumah terdampak bencana sebagai dasar penyaluran bantuan hunian dan pemulihan masyarakat.
Hal itu dikatakannya dalam rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri terkait, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.
"Yang dari Aceh mohon kalau bisa lebih cepat lagi karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu data ini kuncinya itu pertama kali adalah dari para bupati dan walikota," kata dia.
Tito menyampaikan bahwa kecepatan dan akurasi data menjadi kunci utama penanganan hunian, dengan klasifikasi kerusakan rumah dibagi menjadi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.
Berdasarkan data per 27 Desember yang diterima pemerintah, tercatat sebanyak 68.850 rumah mengalami rusak ringan, 37.520 rumah rusak sedang, dan 56.108 rumah rusak berat di tiga provinsi terdampak.
Dia menambahkan, data terbaru yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total rumah terdampak mencapai sekitar 213.000 unit, seiring dengan kondisi di lapangan yang masih dinamis.
Untuk rumah rusak ringan dan rusak sedang, pemerintah menyalurkan bantuan berupa dukungan biaya yang diserahkan oleh BNPB, masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta.
Tito mengatakan data untuk hunian itu juga akan digunakan oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan tambahan berupa Rp3 juta untuk pengadaan isi rumah serta Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga.
Sementara itu, untuk rumah rusak berat dan rumah yang hilang, pemerintah menyiapkan skema penggantian hunian, baik melalui penyediaan hunian sementara maupun pemberian dana tunggu hunian (DTH).
Seluruh skema bantuan tersebut, menurut Tito, sepenuhnya bergantung pada ketersediaan dan kelengkapan data dari daerah.
"Tapi semuanya adalah data. Kami sudah beberapa kali rapat dan rekan-rekan kepala daerah selalu yang kami minta tolong bantu cepat datanya," ucap dia.
Tito menyebut pengumpulan data di Sumatera Barat dan Sumatera Utara sudah berjalan relatif cepat, sementara dari Aceh masih perlu percepatan pengumpulan data.
Dia mengatakan sumber awal data berada di tingkat kabupaten dan kota.
Dalam kondisi tertentu, seperti di wilayah yang dokumen kependudukannya hilang akibat bencana, pemerintah mengambil langkah percepatan dengan menugaskan kepala kampung untuk mendata rumah rusak ringan, sedang, dan berat, kemudian diverifikasi oleh bupati dengan pendampingan Kapolres dan Kajari setempat
"Kepala kampung membuat daftar rumah rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Yang penting betul-betul diyakini itu, dan setelah itu diserahkan kepada bupati. Bupati kemudian dibantu oleh Kapolres dengan Kajari untuk mengkroscek, tanda tangan tiga-tiganya," ucapnya.
Skema pengumpulan data tersebut, lanjut Tito, tidak harus menunggu lengkap seluruhnya dan dapat dilakukan secara bertahap.
Data yang telah masuk dapat langsung diserahkan ke BNPB untuk diproses dan disalurkan, sementara data tambahan dapat menyusul kemudian.
"Ini akan berdampak besar ketika yang ringan dan sedang ini diberikan. Kami sudah hitung dengan Pak Gubernur dan pak Wagub, 60 persen itu akan tidak ada di pengungsian," kata dia.
Tito lalu mencontohkan Kabupaten Tapanuli Selatan yang dinilai berhasil mempercepat penyaluran bantuan berkat ketersediaan data, sehingga jumlah pengungsi berkurang signifikan dari 21 ribu pengungsi menjadi hanya tersisa 4 ribu pengungsi.
"Untuk itu saya mohon dengan hormat mungkin untuk di Aceh pak gubernur, Pak Wagub, bupati-Bupati yang 18 yang terdampak ini secepat mungkin datanya," kata Tito.
"Data ini sangat penting supaya BNPB bisa mengeksekusi, Menteri Sosial bisa mengeksekusi, uangnya sudah ada, problemnya hanya masalah data," pungkasnya.
