Pemprov Jambi: Program MBG berdampak terhadap ekonomi masyarakat daerah

Kota Jambi (ANTARA) - Pemprov Jambi menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelorakan oleh Presiden Prabowo mampu berdampak terhadap terhadap perputaran ekonomi di daerah serta mampu menciptakan pasar yang jelas bagi petani, peternak, serta pelaku usaha lokal.

"Produk pertanian dan peternakan kini lebih banyak terserap di dalam daerah, dulu banyak yang menjual keluar daerah, sekarang cukup di Jambi saja sudah terserap. Ini tentu sangat membantu perekonomian daerah," kata Gubernur Jambi Al Haris.

Saat rapat Konsolidasi Pelaksanaan MBG bersama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Jambi, Sabtu, Al Haris menjelaskan, dari 205 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Jambi, umumnya pasokan bahan makanan untuk dapur dipenuhi dari petani dan pelaku usaha lokal.

"Manfaatnya sangat luas, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah," sebut dia.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, menjelaskan bahwa rapat konsolidasi ini menjadi momentum evaluasi dan perbaikan kinerja seluruh pihak yang terlibat.

Dalam kesempatan itu ia menyampaikan pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait, akan terus mendorong penguatan rantai pasok melalui pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan pertanian perkotaan (urban farming) dan menggunakan ruang kosong di rumah (rooftop gardening).

Dia menilai dorongan itu begitu penting untuk menjamin ketersediaan bahan pangan bagi SPPG, termasuk mengembangkan desa tematik di lingkungan tertentu untuk mendukung program makan bergizi.

Melalui konsolidasi ini, ia berharap pelaksanaan program MBG di Provinsi Jambi semakin optimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan gizi masyarakat dan kesejahteraan ekonomi daerah.

Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa di Provinsi Jambi terdapat 446.087 penerima manfaat MBG dengan melibatkan 545 supplier dalam rantai pasok.

Dengan estimasi perputaran anggaran sebesar Rp7,2 miliar di seluruh kabupaten kota, yang diserap dalam bentuk upah bagi 9.635 tenaga kerja sebesar Rp963,5 juta dengan hitungan upah sebesar Rp100 ribu per hari.

Rp881,5 juta untuk operasional air minum, gas, bahan bakar minyak, alat pelindung diri BBM dan perlengkapan pendukung. Rp4,1 miliar untuk belanja bahan pangan lokal seperti beras, daging ayam, telur, buah, dan sayur.

"Uang tersebut sepenuhnya mengalir di tingkat bawah karena SPPG berada di desa-desa. Dana ini masuk ke petani, peternak, pedagang beras, penjual ayam, telur, buah dan sayur. Ini yang menggerakkan ekonomi rakyat,” jelas Sony.

Ia menegaskan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan rantai pasok, termasuk praktik rekayasa koperasi atau pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, Satgas MBG kabupaten/kota diminta memastikan SPPG benar-benar menyerap produk lokal.

Dirinya mengingatkan bahwa sasaran utama program MBG adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam seribu hari pertama kehidupan, sebelum menjangkau peserta didik secara luas.

Untuk menjaga kualitas layanan, mulai pekan depan BGN akan menerapkan sistem evaluasi berbasis aplikasi. Penerima manfaat dapat memberikan penilaian terkait ketepatan waktu distribusi, aroma dan rasa makanan, variasi menu, hingga kesesuaian standar operasional prosedur (SOP).

Langkah ini dilakukan guna mencegah kejadian menonjol akibat pelanggaran SOP serta memastikan pelaksanaan MBG tetap sesuai standar.