Sarolangun (ANTARA) - Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika memerintahkan data penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) di kabupaten itu agar terus diupdate dan ketepatan titik distribusinya.
Hal itu disampaikan Wabup dalam rapat percepatan program MBG di Kabupaten Sarolangun pada 14 Januari 2026.
”Saya minta kembali dicek apakah memang sudah cukup penerima Manfaat MBG di Kabupaten Sarolangun, melalui data-data dari dinas terkait. Dengan jumlah yang ada sesuai dengan titiknya semoga penerima manfaat di Kabupaten Sarolangun ini bisa terlayani,” kata Gerry saat pimpin rapat.
Ia mengatakan, dalam kegiatan rakor ini yang tentunya untuk memaksimalkan tugas dan fungsi, serta tanggung jawab masing-masing dalam menyukseskan program MBG di Kabupaten Sarolangun.
”Tentunya yang menjadi motor penggerak adalah Badan Gizi Nasional (BGN), selain itu butuh sinergi yang kita harapkan bisa mendukung percepatan dan kelancaran operasional MBG kedepannya di Kabupaten Sarolangun,” ucapnya.
Lanjut Gerry, bahwa di Kabupaten Sarolangun sudah diresmikan setidak enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan masih ada sebanyak 22 dalam proses persiapan.
Tentunya masih ada titik-titik SPPG yang saat ini dalam proses persiapan untuk segera bisa dioperasikan.
”Tentu rapat ini dalam rangka menyatukan langkah bersama dengan baik, mulai dari seluruh OPD terkait seperti dinas pendidikan, dinas ketahanan pangan, dinas kesehatan, dinas sosial, dan OPD lainnya ini butuh banyak kombinasi yang luar biasa,” ungkapnya
Di tahun 2026 ini, Gerry Trisatwika juga meminta semua pihak untuk segera menyusun langkah cepat untuk mempercepat program MBG ini di Kabupaten Sarolangun ini. Melalui forum ini, tentu diharapkan agar dapat saling bertukar informasi dengan seluruh jajaran pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait.
”Karena kawan-kawan MBG ini sudah dijelaskan untuk membentuk satgas, dan ini akan di review oleh Kemendagri. Kami dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebenarnya ingin turut membantu kelancaran kesuksesan dari program MBG ini dengan bagaimana caranya pun kita juga ingin program ini cepat terlaksana dan juga berjalan dengan lancar,” ucapnya
Sementara itu, Korwil BGN Kabupaten Sarolangun, Fitri Permata Sari mengatakan bahwa untuk penetapan terbentuknya suatu SPPG harus memenuhi persyaratan.
Diantaranya, mendata penerimaan manfaat yang ada di Kabupaten Sarolangun tersebut. Kemudian setelah pendataan di lakukan pengecekan lokasi itu maksimal SPPG 6 kilo untuk pengaturan dan jarak maksimum 30 menit dengan jumlah penerima manfaat 1 SPPG itu 2500 sampai 3000 orang.
”Kemudian persyaratan untuk penerima bantuan pemerintah ini di sini harus berbentuk badan hukum, berbentuk Yayasan, menyiapkan unit sarana prasarana kemudian menuju perwakilan dan melaksanakan program MBG kepada penerima manfaat,” terangnya
Penerima manfaatnya di sini yaitu seluruh peserta didik mulai dari PAUD sampai SMA, pesantren dan tenaga pendidik untuk saat ini sudah harus diberikan kemudian kita juga memberikan untuk ibu hamil ibu menyusui dan Balita atau yang disebut 3B, dan balita yang belum bersekolah ataupun di sekitar lokasi SPPG.
Adapun model pengelolaan SPPG ini ada empat tipe yang pertama itu model satu sewa kelola BGN yang mana bangunan ini didirikan oleh BGN langsung dengan aset milik BGN. Kemudian tipe kedua, ada yang bekerja sama dengan institusi seperti Pemda, lembaga institusi lainnya, Tipe ketiga ini yaitu kerjasama dengan pihak ketiga yaitu dengan yayasan, dan yang model keempat itu ada SPPG yang terpencil.
”SPPG terpencil itu didirikan dengan penerima manfaat dari 1000 kemudian didesain dengan ukuran minimal di 10 x 15 meter dan terdapat di daerah yang aksesnya cukup sulit,” katanya
Bentuk makanan berupa makanan siap santap, SPPG yang baru operasional itu harus mengikuti tahapan prosedur yang berlaku seperti misalnya di minggu ke-1 itu SPPG tidak boleh langsung maksimal didistribusikan di 3.000 porsi atau 2.500 porsi, tapi harus bertahap per minggunya mulai dari 1.000 porsi lanjut minggu kedua 1.500 porsi sampai di maksimal 3.000 porsi.
”Hari libur kita tetap memberikan MBG yang mana misalkan di sekolah itu mau menerima dan mau mendistribusikan dari sekolahnya kita tetap mendistribusikan tetapi kalau misalnya di hari libur itu para guru, anak muridnya sudah sepakat tidak mau menerima itu tidak kita berikan seperti itu artinya di stop sementara sampai masuk sekolah,” katanya.
Dijelaskannya, untuk perkembangan MBG di wilayah Kabupaten Sarolangun dari 11 Kecamatan itu ada 22 SPPG yang saat ini sedang dalam proses persiapan dan yang sudah operasional untuk di Kabupaten Sarolangun ini ada sebanyak 6 SPPG yakni di Pelawan satu, di Mandiangin di Simpang Kertopati ada satu dan untuk di Singkut ada 4 SPPG yang sudah operasional.
”Kemudian untuk Kabupaten Sarolangun ada dua SPPG yang sudah siap operasional dan tinggal menunggu untuk operasional menunggu persiapan dan anggarannya cair seperti itu,” ungkapnya
Selain itu, ada tiga SPPG yang dibangun yang menggunakan pinjam pakai Pemerintah Kabupaten Sarolangun yakni di Bathin VIII ada satu di rest area, di CNG di kantor camat CNG, kemudian di Mandiangin Timur di Kantor Camat Mandiangin Timur.
” SPPG terpencil ada 23 titik di masing-masing kecamatan, yang tidak ada itu di Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan singkut lainnya ada semua dan insya Allah semua berprogress walaupun belum ada pembangunan sampai saat ini,” ucapnya
Untuk total penerima manfaat SPPG Peserta didik dan 3B ada sekitar 102.269 orang dan belum termasuk tenaga pendidik.
”Ada sebanyak 9.225 yang sudah didistribusikan penerima manfaat yang ada di wilayah Kabupaten Sarolangun dari 6 SPPG yang aktif. Penerima manfaat 3 B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita) ada sebanyak 869 orang penerima manfaat dari 2 SPPG yang sudah aktif,” tutupnya.
