Pertamina gelar diskusi pemanfaatan aset negara sektor hulu migas

Jambi (ANTARA) - Pertamina EP Field Jambi dan PHE Jambi Merang menggelar diskusi dengan tema 'Selaras Migas' mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat sinergi dan tata kelola pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di sektor hulu minyak dan gas bumi.

"Upaya ini untuk memperkuat tata kelola Barang Milik Negara di sektor hulu minyak dan gas bumi mempertemukan regulator, aparat penegak hukum, TNI, pemerintah daerah, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menyamakan langkah dalam mengelola aset negara secara tertib, aman, dan berkelanjutan," kata Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagsel, Safe’i Syafri, di Jambi Jumat.

Diskusi itu strategis untuk menjawab tantangan lapangan dimana tema pemanfaatan aset secara tertib, aman, dan sesuai regulasi dianggap relevan dengan kondisi saat ini, seluruh aset hulu migas adalah BMN yang proses penggunaannya harus melalui evaluasi ketat.

"Koordinasi dengan kementerian terkait wajib dilakukan untuk mencegah konflik hukum dan sosial. Termasuk pada aset yang masih direncanakan untuk eksplorasi dan produksi dan setiap permohonan pemanfaatan aset negara tidak bisa diputuskan instan. Harus ada kajian menyeluruh supaya tidak timbul risiko di kemudian hari,” jelas Safe’i.

SKK Migas mendorong semua pihak duduk bersama mencari solusi. Kolaborasi kuat dinilai menjadi kunci agar pemanfaatan BMN selaras dengan kepentingan publik sekaligus mendukung target peningkatan produksi migas nasional. Prinsipnya, seluruh upaya ini untuk kepentingan masyarakat dan negara namun tetap harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah strategis ke depan diharapkan menjadi pijakan penguatan koordinasi lintas sektor. Forum itu tidak hanya jadi ajang diskusi, tetapi langkah nyata memastikan pemanfaatan BMN dilakukan tertib dan aman. Tujuannya jelas memberi nilai tambah ke masyarakat tanpa mengganggu keberlanjutan operasi hulu migas.

Dengan kesamaan persepsi antara pemerintah, aparat, KKKS, dan pemangku kepentingan lain, pengelolaan aset negara di sektor hulu migas ditargetkan makin akuntabel. Hasil akhirnya adalah ketahanan energi yang terjaga, penerimaan negara optimal, serta keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah operasi tetap terlindungi.

Forum diskusi itu sebagai ruang komunikasi lintas sektor dengan narasumber Wali Kota Jambi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Sumatera Bagian Selatan, KPKNL Jambi, Korem 042/Garuda Putih, Kejaksaan Tinggi Jambi, serta SKK Migas Sumbagsel.

Peserta lain berasal dari unsur Forkopimca di wilayah kerja PEP Field Jambi dan PHE Jambi Merang. Fokus pembahasan adalah pemanfaatan Barang Milik Negara yang dikelola KKKS, termasuk PT Pertamina EP Field Jambi dan Pertamina Hulu Energi Jambi Merang.

Aset-aset ini menunjang operasi hulu migas yang punya peran vital menjaga ketahanan energi nasional dan menopang penerimaan negara. Dinamika Pemanfaatan BMN di LapanganKebutuhan pemanfaatan aset negara untuk kepentingan publik dan pengembangan ekonomi daerah terus meningkat.

Mulai dari permintaan penggunaan lahan, fasilitas penunjang, hingga dukungan infrastruktur. Namun seluruh usulan wajib melewati koridor regulasi ketat.

SKK Migas menekankan bahwa pemanfaatan BMN harus memenuhi prinsip good governance, aspek legalitas, dan tidak boleh mengganggu keselamatan maupun keberlangsungan operasi hulu migas. Setiap permohonan perlu kajian menyeluruh lintas kementerian agar tidak memicu konflik hukum atau sosial, termasuk potensi tumpang tindih kepemilikan lahan.

Sementara itu Pjs GM Pertamina Hulu Rokan Zona 1, Tedjo Soemantri, menyebut hulu migas bukan hanya soal target produksi. Sektor ini juga bertanggung jawab mengoptimalkan penerimaan negara, mengamankan aset, dan memberi manfaat luas ke masyarakat.

“Seluruh aset yang dipakai dalam kegiatan hulu migas adalah BMN. Pengelolaannya harus tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan,” katanya.

Ia mengingatkan, banyak fasilitas migas berada dekat permukiman. Karena itu pengelolaan wajib cermat, pengawasan ketat, dan komunikasi terbuka dengan pemangku kepentingan. Risiko operasional harus ditekan agar keselamatan bersama tetap terjaga.

Kolaborasi solid membuat pengelolaan BMN dan operasional migas bisa berjalan aman, tertib, dan sesuai hukum. Keselarasan ini kekuatan kita menjaga keberlanjutan energi nasional.