Pemprov Jambi dorong industri konstruksi dukung program pemerintah

Kota Jambi (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mendorong industri konstruksi mendukung program pembangunan daerah serta mampu membuat perencanaan dan pengawasan proyek strategis daerah maupun nasional.

"Kita harapkan adanya sinergi untuk membantu akselerasi pembangunan di Jambi, dengan kepengurusan yang lebih profesional, Inkindo akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas," kata Asisten I Setda Provinsi Jambi Arif Munandar di Kota Jambi, Sabtu.

Menurut dia, keterlibatan para konsultan memiliki peran penting dan strategis dalam berbagai aspek pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring serta evaluasi, baik di sektor kontruksi maupun non kostruksi.

Untuk itu, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi para konsultan untuk berkontribusi melalui pemikiran, inovasi, dan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi daerah, mulai dari infrastruktur, tata ruang, lingkungan, hingga pengembangan ekonomi daerah.

Sehingga dapat menghadirkan pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan.

Ia berpesan kepada seluruh anggota Inkindo Jambi selalu konsisten dalam mengikuti aturan atau regulasi yang telah ditetapkan, sehingga secara administrasi dan pelaksanaan, pekerjaan dapat memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Apalagi di era digital saat ini, kita butuh inovasi yang lebih cepat dan terkini. Inkindo harus terus berupaya meningkatkan profesionalisme anggotanya agar apa yang direncanakan sesuai dengan hasil yang diharapkan," tutupnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), Erie Heryadi menyampaikan pentingnya keterlibatan aktif anggota di daerah dalam berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurut Erie, keterlibatan konsultan lokal merupakan bentuk perlindungan dan pemberdayaan ekonomi daerah.

Skema pengadaan proyek besar, baik melalui penunjukan langsung, tender terbatas, harus membuka ruang kolaborasi yang luas bagi pengusaha daerah.

Ia juga mendorong ada Peraturan Gubernur (Pergub) atau peraturan daerah yang spesifik melindungi konsultan kelas menengah dan kecil (UMKM) dari serbuan konsultan luar.

"Anggota Inkindo Jambi harus terlibat sebagai partner, minimal melalui skema kerjasama, kita tidak ingin anggota kita hanya menjadi penonton di kampung sendiri," jelasnya.