Jakarta (ANTARA Jambi) - Pengamat dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPeK) Suroto mengingatkan agar pola Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes yang dicetuskan calon presiden terpilih Joko Widodo hendaknya tidak mengulang kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD).
"Dalam hal ini, kita dapat belajar dari kegagalan serta proyek mercusuar lainnya. Proyek yang minus prakarsa dan partisipasi itu pada akhirnya rontok semua," kata Suroto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia menegaskan hal ini tidak boleh diulang lagi pada pola Bumdes yang oleh pemerintah mendatang rencananya dikembangkan melalui basis koperasi.
Menurut dia, KUD telah gagal karena diterapkan dengan konsep dari atas ke bawah, yakni dari pemerintah ke masyarakat bukan sebaliknya.
"Kalau Bumdes ingin dikembangkan melalui basis koperasi maka harusnya dana yang dialokasikan cukup dikonsentrasikan sebagai program untuk membangun dan meningkatan kapasitas organisasinya," katanya.
Sedangkan modal sebaiknya dipenuhi dari masyarakat secara swadaya.
Namun jika pun ada maka sifatnya stimulasi saja dengan peraturan rentabilitas modal sendiri harus lebih besar dari modal dari luar. "Kalau tidak maka Bumdes tentu akan bernasib sama dengan KUD di masa lalu," katanya.
Bahkan ada ancaman program itu gagal lebih parah karena terkesan sebagai perangkat pemerintahan.
"Hukumannya akan lebih berat lagi, cibiran terhadapnya bakal melebihi kegagalan dari proyek KUD," katanya.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
"Dalam hal ini, kita dapat belajar dari kegagalan serta proyek mercusuar lainnya. Proyek yang minus prakarsa dan partisipasi itu pada akhirnya rontok semua," kata Suroto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia menegaskan hal ini tidak boleh diulang lagi pada pola Bumdes yang oleh pemerintah mendatang rencananya dikembangkan melalui basis koperasi.
Menurut dia, KUD telah gagal karena diterapkan dengan konsep dari atas ke bawah, yakni dari pemerintah ke masyarakat bukan sebaliknya.
"Kalau Bumdes ingin dikembangkan melalui basis koperasi maka harusnya dana yang dialokasikan cukup dikonsentrasikan sebagai program untuk membangun dan meningkatan kapasitas organisasinya," katanya.
Sedangkan modal sebaiknya dipenuhi dari masyarakat secara swadaya.
Namun jika pun ada maka sifatnya stimulasi saja dengan peraturan rentabilitas modal sendiri harus lebih besar dari modal dari luar. "Kalau tidak maka Bumdes tentu akan bernasib sama dengan KUD di masa lalu," katanya.
Bahkan ada ancaman program itu gagal lebih parah karena terkesan sebagai perangkat pemerintahan.
"Hukumannya akan lebih berat lagi, cibiran terhadapnya bakal melebihi kegagalan dari proyek KUD," katanya.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014