Jambi (ANTARA Jambi) - Ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPP HKTI) Provinsi Jambi Sutan Adil Hendra, meminta daerah untuk mengawasi alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya krisis pangan.
"Penggunaan lahan perkebunan itu betul, tetapi kita juga harus mengalokasikan bagaimana pentingnya lahan pertanian," kata Sutan Adil usai menghadiri hari Puncak Krida Pertanian (HKP) ke 44 dan Pekan Daerah Petani Nelayan tingkat Provinsi Jambi di Tanjung Jabung Timur, Senin.
Menurutnya, sebaiknya lahan pertanian di wilayah Jambi yang selama ini produktif jangan dialihkan lagi ke lahan perkebunan. Sebab jika tidak dilakukan penyimbangan, maka persoalaan yang muncul bagi daerah adalah sedikitnya ketersediaan pangan.
"Rakyat kita terus bertambah dan tentu konsumsi juga bertambah. Kalau kita punya ketersediaan lahan pangan hanya sedikit tentu kita akan mendapatkan pangan dengan harga yang mahal karena harus mendatangkan dari provinsi lain," ujarnya.
Unsur pimpinan Komisi X DPR RI ini juga meminta DPRD kabupaten/kota di Jambi untuk terus memantau dan mengevaluasi kembali terhadap penggunaan lahan pertanian.
"Lahan yang cocok untuk pertanian harus dipertahankan, bila perlu membuat Perda-perda terhadap kawasan lahan pertanian," tegasnya.
Selain itu, politisi Partai Gerindra ini juga minta kepala daerah harus menyediakan lahan-lahan pertanian seperti di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni Taman Teknologi Pertanian.
HKTI Provinsi Jambi katanya terus mendorong daerah membangun lahan pertanian menuju swasembada pangan. Agar kebutuhan pangan tidak lagi harus didatangkan dari provinsi luar.
"Pemerintah kabupaten/kota harus mempunyai lahan yang bisa untuk dilakukan ataupun dijadikan produk kawasan produksi teknologi pertanian. Ini solusi cerdas untuk mengatasi beberapa problem pangan kita ke depan," ujarnya.
"HKTI mendorong dan mengharapkan ini dilakukan terus menerus dan bukan hanya oleh pemerintah Tanjung Jabung Timur saja, tapi juga di semua kabupaten/kota di Jambi sehingga terjadi swasembada pangan di setiap daerah," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
"Penggunaan lahan perkebunan itu betul, tetapi kita juga harus mengalokasikan bagaimana pentingnya lahan pertanian," kata Sutan Adil usai menghadiri hari Puncak Krida Pertanian (HKP) ke 44 dan Pekan Daerah Petani Nelayan tingkat Provinsi Jambi di Tanjung Jabung Timur, Senin.
Menurutnya, sebaiknya lahan pertanian di wilayah Jambi yang selama ini produktif jangan dialihkan lagi ke lahan perkebunan. Sebab jika tidak dilakukan penyimbangan, maka persoalaan yang muncul bagi daerah adalah sedikitnya ketersediaan pangan.
"Rakyat kita terus bertambah dan tentu konsumsi juga bertambah. Kalau kita punya ketersediaan lahan pangan hanya sedikit tentu kita akan mendapatkan pangan dengan harga yang mahal karena harus mendatangkan dari provinsi lain," ujarnya.
Unsur pimpinan Komisi X DPR RI ini juga meminta DPRD kabupaten/kota di Jambi untuk terus memantau dan mengevaluasi kembali terhadap penggunaan lahan pertanian.
"Lahan yang cocok untuk pertanian harus dipertahankan, bila perlu membuat Perda-perda terhadap kawasan lahan pertanian," tegasnya.
Selain itu, politisi Partai Gerindra ini juga minta kepala daerah harus menyediakan lahan-lahan pertanian seperti di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni Taman Teknologi Pertanian.
HKTI Provinsi Jambi katanya terus mendorong daerah membangun lahan pertanian menuju swasembada pangan. Agar kebutuhan pangan tidak lagi harus didatangkan dari provinsi luar.
"Pemerintah kabupaten/kota harus mempunyai lahan yang bisa untuk dilakukan ataupun dijadikan produk kawasan produksi teknologi pertanian. Ini solusi cerdas untuk mengatasi beberapa problem pangan kita ke depan," ujarnya.
"HKTI mendorong dan mengharapkan ini dilakukan terus menerus dan bukan hanya oleh pemerintah Tanjung Jabung Timur saja, tapi juga di semua kabupaten/kota di Jambi sehingga terjadi swasembada pangan di setiap daerah," katanya menambahkan.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016