Jambi, Antarajambi.com - Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berencana membangun sebanyak 20 unit tower Base Transceiver Station (BTS) untuk daerah tertinggal di kabupaten itu.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sarolangun Sarbaini di Sarolangun, Rabu, mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat atas nama Bupati Sarolangun ke Kementerian Kominfo perihal usulan tersebut dan disetujui.
"Sebagai upaya untuk mewujudkan program itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk membebaskan lahan sebanyak 20 titik yang tersebar di sepuluh kecamatan yang ada dengan ukuran 30x30 meter per titik. Dan titik koordinat itu di daerah terpencil, itu sudah kami lakukan," kata Sarbaini.
Dia mengatakan bahwa hal ini juga menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ketika mengunjungi daerah itu beberapa waktu lalu, tepatnya di lokasi komunitas adat terpencil Suku Anak Dalam (SAD) Kecamatan Air Hitam.
"Makanya ini juga menjadi motivasi bagi kami bagaimana kemudian program ini dapat kami laksanakan secepat mungkin," ujarnya.
Dijelaskannya, untuk merealisasikan program ini pihaknya tinggal menunggu tindak lanjut dan perhatian dari Dewan Pengawas Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Direktorat Jenderal Penyelenggaran Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Kami berharap bantuan pemerintah pusat untuk program ini dan kami juga disarankan untuk terus berkomunikasi dengan pihak terkait di Istana Presiden karena hal ini sangat didukung Presiden pada saat itu," katanya.
Base Transceiver Station adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sarolangun Sarbaini di Sarolangun, Rabu, mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat atas nama Bupati Sarolangun ke Kementerian Kominfo perihal usulan tersebut dan disetujui.
"Sebagai upaya untuk mewujudkan program itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk membebaskan lahan sebanyak 20 titik yang tersebar di sepuluh kecamatan yang ada dengan ukuran 30x30 meter per titik. Dan titik koordinat itu di daerah terpencil, itu sudah kami lakukan," kata Sarbaini.
Dia mengatakan bahwa hal ini juga menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ketika mengunjungi daerah itu beberapa waktu lalu, tepatnya di lokasi komunitas adat terpencil Suku Anak Dalam (SAD) Kecamatan Air Hitam.
"Makanya ini juga menjadi motivasi bagi kami bagaimana kemudian program ini dapat kami laksanakan secepat mungkin," ujarnya.
Dijelaskannya, untuk merealisasikan program ini pihaknya tinggal menunggu tindak lanjut dan perhatian dari Dewan Pengawas Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Direktorat Jenderal Penyelenggaran Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Kami berharap bantuan pemerintah pusat untuk program ini dan kami juga disarankan untuk terus berkomunikasi dengan pihak terkait di Istana Presiden karena hal ini sangat didukung Presiden pada saat itu," katanya.
Base Transceiver Station adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017