Jambi, Antarajambi.com - Sebanyak 3.712 perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Jambi menunggak iuran kepesertaan pada program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi Mayriwan Ekaputra di Jambi, Jumat mengatakan dari 3.712 perusahaan yang menunggak iuran hingga periode Juli 2017, total iuran tunggakan sebesar Rp24,8 miliar.
"Masih banyak sekali perusahaan atau pengusaha yang mengabaikan hak pekerja dengan tidak membayarkan iuran kepesertaan, sehingga jika tidak dibayarkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai aturan," katanya.
Perusahaan yang seharusnya membayarkan iuran pekerjanya itu kata dia, telah mengabaikan atau tidak menyetorkan iuran kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja masuk dalam konteks piutang.
"Seharusnya itu kewajiban perusahaan, tapi justru malah diabaikan dan tidak dibayarkan itu sebenarnya sudah masuk pidana," katanya menjelaskan.
Dalam menagih piutang kepesertaan yang tidak dibayarkan oleh perusahaan itu, pihaknya menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang memiliki ranah dibidang itu.
BPJS Ketengakerjaan Jambi juga telah melimpahkan berkas kasus perusahaan yang tidak membayarkan iuran kepesertaan kepada KPKNL Jambi.
"Karena ranah yang berkewenangan itu KPKNL yang memang lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan penagihan dan nanti bisa sampai kepada penentuan tindak lanjutnya," katanya.
Sementara itu Kepala KPKNL Jambi Anita Wihardeni mengatakan dalam penyelesaian tunggakan iuran peserta tersebut telah menerima sekitar 2.000 berkas kasus piutang negara.
"Berkas kasus piutang yang setoran macet diserahkan ke kita. Kemudian akan kita panggil pertama, ke-dua, ke-tiga hingga nantinya jika diabaikan akan dilakukan panggilan paksa," kata Anita.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi Mayriwan Ekaputra di Jambi, Jumat mengatakan dari 3.712 perusahaan yang menunggak iuran hingga periode Juli 2017, total iuran tunggakan sebesar Rp24,8 miliar.
"Masih banyak sekali perusahaan atau pengusaha yang mengabaikan hak pekerja dengan tidak membayarkan iuran kepesertaan, sehingga jika tidak dibayarkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai aturan," katanya.
Perusahaan yang seharusnya membayarkan iuran pekerjanya itu kata dia, telah mengabaikan atau tidak menyetorkan iuran kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja masuk dalam konteks piutang.
"Seharusnya itu kewajiban perusahaan, tapi justru malah diabaikan dan tidak dibayarkan itu sebenarnya sudah masuk pidana," katanya menjelaskan.
Dalam menagih piutang kepesertaan yang tidak dibayarkan oleh perusahaan itu, pihaknya menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang memiliki ranah dibidang itu.
BPJS Ketengakerjaan Jambi juga telah melimpahkan berkas kasus perusahaan yang tidak membayarkan iuran kepesertaan kepada KPKNL Jambi.
"Karena ranah yang berkewenangan itu KPKNL yang memang lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan penagihan dan nanti bisa sampai kepada penentuan tindak lanjutnya," katanya.
Sementara itu Kepala KPKNL Jambi Anita Wihardeni mengatakan dalam penyelesaian tunggakan iuran peserta tersebut telah menerima sekitar 2.000 berkas kasus piutang negara.
"Berkas kasus piutang yang setoran macet diserahkan ke kita. Kemudian akan kita panggil pertama, ke-dua, ke-tiga hingga nantinya jika diabaikan akan dilakukan panggilan paksa," kata Anita.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017