Pemerintah Provinsi Jambi kembali menyalurkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dampak COVID-19 di tiga kabupaten yakni Batanghari, Sarolangun dan Merangin,
Penyaluran langsung diserahkan Gubernur Jambi Fachrori Umar selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jambi, Selasa.
Di Kabupaten Batanghari misalnya, JPS disalurkan untuk 1.125 Kelompok Penerima Manfaat (KPM)/KK senilai Rp675.000.000 berbentuk sembako dan uang tunai bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang dipusatkan di Kantor Camat Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.
Kemudian di Kabupaten Sarolangun, penyaluran dipusatkan di Kantor Camat Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. Adapun bantuan disalurkan untuk 3.131 KPM senilai Rp1.878.600.000 yang diterima perwakilan masyarakat.
Pemprov Jambi juga menyalurkan JPS di Kabupaten Merangin. Kemudian akan dilanjutkan di Kabupaten Kerinci ,Bungo, Tebo dan Kota Sungai hingga 4 Juni. Selanjutnya Kabupaten Tanjungjabung Barat akan disalurkan pada 8 atau 9 Juni mendatang. Sebelumnya Pemprov Jambi menyalurkan di tiga daerah yakni di Kabupaten Tanjungjabung Timur, Muarojambi dan Kota Jambi.
Penyaluran JPS COVID-19 oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan kriteria penerima mempertimbangkan risiko terjadinya tumpang tindih, double counting dan tidak tepat sasaran baik yang bersumber dari APBN, APBD kabupaten, CSR/swasta dan pihak lainnya.
Kemudian memperhitungkan rasio penduduk miskin, memperhitungkan sektor-sektor lapangan usaha di tiap kabupaten/kota dan jumlah tenaga kerja yang mungkin terdampak secara langsung dan tidak langsung serta memperhitungkan dan melakukan prognosis atas dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten/kota se-Provinsi Jambi selama Tahun 2020.
"Bentuk kontribusi serta upaya Pemerintah Provinsi dalam membantu mengurangi beban pemerintah kabupaten/kota yang diharapkan penyaluran JP dilaksanakan sesuai prinsip 3T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu," kata Fachrori.
Gubernur menjelaskan, pemerintah pusat telah melakukan berbagai kebijakan refocusing anggaran dalam alokasi bantuan bagi masyarakat yang terdampak diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Pembebasan Biaya Listrik Subsidi dan lain sebagainya.
Kemudian pemerintah Provinsi Jambi melakukan berbagai kebijakan dalam percepatan penanggulangan COVID-19 ini dengan mengalokasikan anggaran dalam penyediaan bantuan kesehatan dan JPS bagi masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial akibat COVIF-19 sebanyak 30.000 rumah tangga sebesar Rp600.000 per rumah tangga yang tersebar di 11 kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.
Sementara Kadis Sosial, Pendudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Arif Munandar menjelaskan JPS COVID-19 berbentuk paket sembako dan uang tunai dengan pendampingan dari BPKP, Inspektorat, pihak hukum termasuk bantuan aparat TNI dan Polri guna mempercepat serta membantu proses agar penyaluran JPS sesuai kriteria dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dalam masa pandemi wabah corona.
"Dana senilai Rp600 ribu per KPM/rumah tangga selama 3 bulan untuk bulan Mei, Juni dan Juli itu terdiri dari paket sembako senilai Rp350 ribu oleh Bulog sedangkan penyaluran uang tunai sebesar Rp250 ribu melalui Pos," kata Arif Munandar.
Dalam penyaluran JPS COVID-19, Gubernurr Jambi didampingi Danrem 042/Gapu Kol Kav M.Zulkifli, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Rudy M Harahap, Kepala Bulog Divre Jambi Bakhtiar serta para pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Jambi.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020
Penyaluran langsung diserahkan Gubernur Jambi Fachrori Umar selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jambi, Selasa.
Di Kabupaten Batanghari misalnya, JPS disalurkan untuk 1.125 Kelompok Penerima Manfaat (KPM)/KK senilai Rp675.000.000 berbentuk sembako dan uang tunai bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang dipusatkan di Kantor Camat Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.
Kemudian di Kabupaten Sarolangun, penyaluran dipusatkan di Kantor Camat Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. Adapun bantuan disalurkan untuk 3.131 KPM senilai Rp1.878.600.000 yang diterima perwakilan masyarakat.
Pemprov Jambi juga menyalurkan JPS di Kabupaten Merangin. Kemudian akan dilanjutkan di Kabupaten Kerinci ,Bungo, Tebo dan Kota Sungai hingga 4 Juni. Selanjutnya Kabupaten Tanjungjabung Barat akan disalurkan pada 8 atau 9 Juni mendatang. Sebelumnya Pemprov Jambi menyalurkan di tiga daerah yakni di Kabupaten Tanjungjabung Timur, Muarojambi dan Kota Jambi.
Penyaluran JPS COVID-19 oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan kriteria penerima mempertimbangkan risiko terjadinya tumpang tindih, double counting dan tidak tepat sasaran baik yang bersumber dari APBN, APBD kabupaten, CSR/swasta dan pihak lainnya.
Kemudian memperhitungkan rasio penduduk miskin, memperhitungkan sektor-sektor lapangan usaha di tiap kabupaten/kota dan jumlah tenaga kerja yang mungkin terdampak secara langsung dan tidak langsung serta memperhitungkan dan melakukan prognosis atas dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten/kota se-Provinsi Jambi selama Tahun 2020.
"Bentuk kontribusi serta upaya Pemerintah Provinsi dalam membantu mengurangi beban pemerintah kabupaten/kota yang diharapkan penyaluran JP dilaksanakan sesuai prinsip 3T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu," kata Fachrori.
Gubernur menjelaskan, pemerintah pusat telah melakukan berbagai kebijakan refocusing anggaran dalam alokasi bantuan bagi masyarakat yang terdampak diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Pembebasan Biaya Listrik Subsidi dan lain sebagainya.
Kemudian pemerintah Provinsi Jambi melakukan berbagai kebijakan dalam percepatan penanggulangan COVID-19 ini dengan mengalokasikan anggaran dalam penyediaan bantuan kesehatan dan JPS bagi masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial akibat COVIF-19 sebanyak 30.000 rumah tangga sebesar Rp600.000 per rumah tangga yang tersebar di 11 kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.
Sementara Kadis Sosial, Pendudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Arif Munandar menjelaskan JPS COVID-19 berbentuk paket sembako dan uang tunai dengan pendampingan dari BPKP, Inspektorat, pihak hukum termasuk bantuan aparat TNI dan Polri guna mempercepat serta membantu proses agar penyaluran JPS sesuai kriteria dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dalam masa pandemi wabah corona.
"Dana senilai Rp600 ribu per KPM/rumah tangga selama 3 bulan untuk bulan Mei, Juni dan Juli itu terdiri dari paket sembako senilai Rp350 ribu oleh Bulog sedangkan penyaluran uang tunai sebesar Rp250 ribu melalui Pos," kata Arif Munandar.
Dalam penyaluran JPS COVID-19, Gubernurr Jambi didampingi Danrem 042/Gapu Kol Kav M.Zulkifli, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Rudy M Harahap, Kepala Bulog Divre Jambi Bakhtiar serta para pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Jambi.***
Editor : Nanang Mairiadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2020