Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu mencatat penyaluran dana desa di Jambi sudah mencapai Rp775,56 miliar sampai Juni 2024 atau 65,84 persen dari target hingga akhir tahun.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi Burhani AS di Jambi, Senin, mengatakan total alokasi dana desa tahun 2024 senilai Rp1,17 triliun untuk 1.414 desa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota Provinsi Jambi.
Penyaluran dana desa itu dilakukan dalam dua tahap. Persentase penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Tebo sebesar 84,24 persen dan terendah di Kabupaten Sarolangun sebesar 51,12 persen.
Burhani menyebutkan terdapat tiga desa yang mengalami status gagal bayar dana desa yaitu dua di Kabupaten Kerinci dan satu di Sarolangun.
Ketiga desa itu yaitu Desa Air Mumu dan Desa Semerah di Kabupaten Kerinci serta Desa Pulau Buayo di Kabupaten Sarolangun.
"Penyebabnya, kepala desa dan badan permusyawarahan desa tidak cocok. Hal ini tentu akan menjadi sorotan pada evaluasi nasional," katanya.
Burhani mengatakan pada tahun 2023, juga terdapat tiga desa yang mengalami gagal salur dan keseluruhannya berada di Kerinci.
Dari tiga desa itu, terdapat satu desa di Kerinci yang sudah dua tahun mengalami gagal salur dana desa.
Dengan tidak tersalurkannya dana ke tiga desa tahun 2023 lalu, kata dia, berpengaruh terhadap pagu dana desa 2024. Selain itu, juga menyebabkan realisasi dana desa berjalan tidak maksimal.
Penggunaan dana desa, kata dia, sangat dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk BLT desa, yang diambil dari 25 persen total dana desa, tidak bisa diserahkan ke masyarakat.
Burhani mengakui pihaknya sudah turun ke daerah dan berkoordinasi dengan Pj Bupati setempat untuk membahas masalah itu.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan hal itu akan dikawal kembali oleh Pemprov Jambi.
Desa menjadi kewenangan oleh bupati setempat. Namun, jika persoalannya tidak bisa diselesaikan, maka pemprov akan melakukan langkah tegas.
"Karena itu, kami akan ingatkan lagi Pj Bupati dan akan kami kirimkan surat. Kami akan ingatkan lagi, agar lebih aktif lagi nanti. Karena dana desa ini diperuntukkan bagi masyarakat. Harus diselesaikan dulu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi Burhani AS di Jambi, Senin, mengatakan total alokasi dana desa tahun 2024 senilai Rp1,17 triliun untuk 1.414 desa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota Provinsi Jambi.
Penyaluran dana desa itu dilakukan dalam dua tahap. Persentase penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Tebo sebesar 84,24 persen dan terendah di Kabupaten Sarolangun sebesar 51,12 persen.
Burhani menyebutkan terdapat tiga desa yang mengalami status gagal bayar dana desa yaitu dua di Kabupaten Kerinci dan satu di Sarolangun.
Ketiga desa itu yaitu Desa Air Mumu dan Desa Semerah di Kabupaten Kerinci serta Desa Pulau Buayo di Kabupaten Sarolangun.
"Penyebabnya, kepala desa dan badan permusyawarahan desa tidak cocok. Hal ini tentu akan menjadi sorotan pada evaluasi nasional," katanya.
Burhani mengatakan pada tahun 2023, juga terdapat tiga desa yang mengalami gagal salur dan keseluruhannya berada di Kerinci.
Dari tiga desa itu, terdapat satu desa di Kerinci yang sudah dua tahun mengalami gagal salur dana desa.
Dengan tidak tersalurkannya dana ke tiga desa tahun 2023 lalu, kata dia, berpengaruh terhadap pagu dana desa 2024. Selain itu, juga menyebabkan realisasi dana desa berjalan tidak maksimal.
Penggunaan dana desa, kata dia, sangat dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk BLT desa, yang diambil dari 25 persen total dana desa, tidak bisa diserahkan ke masyarakat.
Burhani mengakui pihaknya sudah turun ke daerah dan berkoordinasi dengan Pj Bupati setempat untuk membahas masalah itu.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan hal itu akan dikawal kembali oleh Pemprov Jambi.
Desa menjadi kewenangan oleh bupati setempat. Namun, jika persoalannya tidak bisa diselesaikan, maka pemprov akan melakukan langkah tegas.
"Karena itu, kami akan ingatkan lagi Pj Bupati dan akan kami kirimkan surat. Kami akan ingatkan lagi, agar lebih aktif lagi nanti. Karena dana desa ini diperuntukkan bagi masyarakat. Harus diselesaikan dulu," katanya.
Editor : Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2024