Jambi (ANTARA) - Realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Jambi mencapai Rp4,96 triliun atau sebesar 50,91 persen dari pagu, sampai dengan Juli 2024.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jambi Burhani AS di Jambi, Kamis, mengatakan realisasi belanja itu tumbuh 25,89 persen atau naik Rp1,02 triliun dari realisasi tahun 2023.
Terjadi peningkatan pada empat komponen belanja yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, maupun belanja bantuan sosial.
Dari keempat belanja tersebut, peningkatan terbesar terdapat pada belanja modal dengan kenaikan sebesar Rp580,70 miliar atau tumbuh sebesar 59,70 persen.
Realisasi belanja modal mencapai Rp1,55 triliun. Hal ini disebabkan oleh realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Tempino-Bayung Lencir, realisasi proyek pembangunan Bandara Depati Parbo Kerinci (Kemenhub) dan Kemendikbudristek atas realisasi proyek museum dan pemugaran komplek Candi Muaro Jambi.
Belanja pegawai mencapai Rp1,82 triliun, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp265,88 miliar atau 17,07 persen.
Belanja barang mencapai Rp1,57 triliun, naik sebesar Rp172,94 miliar dari periode sama 2023. Kenaikan ini disebabkan peningkatan belanja barang pada satker-satker KPU dan Bawaslu dalam rangka Pemilu 2024.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran petugas Badan Adhoc, pengawas Adhoc penyelenggara pemilu, serta belanja barang non operasional untuk keperluan pemilu lainnya.
Sementara itu, realisasi dari belanja bantuan sosial sebesar Rp16,06 miliar. Belanja bantuan sosial meningkat dibanding tahun lalu, peningkatan terjadi sebesar Rp4,17 miliar.
Dia menjelaskan peningkatan ini dikarenakan realisasi beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah pada UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dan IAIN Kerinci (Kemenag) serta realisasi belanja rehabilitasi penyandang disabilitas, kelompok rentan dan lansia oleh Satker Sentra Alyatama.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Jambi Rp4,96 triliun
