Jakarta (ANTARA) - Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia direncanakan digelar pada 25-28 November 2020 secara daring dan Ketua Umum MUI (nonaktif) KH Ma’ruf Amin akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
Baca juga: Diminta mundur dari Ketua MUI, Ma'ruf Amin: Percepat munas
"Kita dalam Munas itu harus bisa menyampaikan hasil-hasil yang kita lakukan selama ini, sebagai persembahan yang nantinya supaya bisa dilanjutkan atau diestafetkan," kata Wakil Presiden Indonesia itu.
Ia berharap dalam melangsungkan roda organisasi agar para anggota untuk menjaga soliditas, terlebih keanggotaan MUI terdiri dari banyak ormas Islam yang beragam. MUI sendiri merupakan organisasi wadah ulama, pemimpin dan cendekiawan Muslim.
Baca juga: Terkait pandemi, Wapres: MUI sudah berperan sejak lama
Sejak awal berdiri , kata dia, keputusan-keputusan MUI selalu disepakati bersama, termasuk fatwa-fatwanya.
Pengurus MUI berasal dari berbagai latar belakang yang memutuskan berbagai persoalan dengan musyawarah bersama. Kesepakatan-kesepakatan itu merupakan keistimewaan MUI yang harus terus dijaga.
Baca juga: Wapres: Jika vaksin tidak halal, harus ada ketetapan dari MUI
"Terus terang di Komisi Fatwa MUI, sejak saya jadi Ketua Komisi Fatwa, selalu keputusan yang lahir adalah muttafaqun alaih. Artinya tidak ada pihak-pihak yang kemudian menyatakan ketidaksepakatannya, dan ini harus dijaga," katanya.
Ma'ruf mengatakan MUI sejak awal sudah memiliki landasan-landasan sehingga harus konsisten. Salah satu yang kerap nampak dari peran MUI adalah keluaran fatwa keagamaan yang menjadi panduan beragama bagi umat Islam di Indonesia.
Baca juga: Wapres harap MUI dan ormas Islam tampung aspirasi terkait Omnibus Law
