Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan enam inisiatif strategis kebijakan pada 2021 untuk menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan di sektor jasa keuangan termasuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan enam inisiatif strategis 2021 itu akan menjadi acuan OJK dalam menjalankan berbagai kebijakan OJK 2021 yang antara lain fokus pada upaya mendorong SJK menjadi katalis percepatan pemulihan ekonomi nasional.
"Saya minta semua kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK betul-betul mampu menjadi ‘obat yang mujarab’ bagi terciptanya sektor jasa keuangan yang stabil serta mampu mewujudkan quantum leap dalam proses pemulihan ekonomi," ujar Wimboh saat membuka Rapat Kerja Strategis OJK 2021 yang dilakukan secara virtual di tengah kunjungannya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, OJK juga akan mengarahkan kebijakannya untuk memperkuat industri jasa keuangan dengan melakukan desain ulang industri jasa keuangan serta penerapan konsolidasi yang tegas agar pelaku industri keuangan menjadi lebih kokoh dan memiliki daya saing tinggi, baik di industri perbankan, IKNB (lembaga pembiayaan dan asuransi) maupun pasar modal (manajer investasi dan perusahaan efek).
Digitalisasi di sektor jasa keuangan yang terintegrasi dengan sektor riil juga akan dipercepat untuk saling menguatkan dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Begitu pula kebijakan untuk meminimalkan terjadinya "regulatory arbitrage" antar-sektor di industri jasa keuangan.
OJK juga akan terus meningkatkan kontribusi SJK dalam mendukung tercapainya SDGs melalui sustainable finance melalui produk dan layanan keuangan yang ramah lingkungan dan sosial.
Upaya memperluas akses keuangan dan peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat, pelaku usaha ultra mikro dan UMKM akan ditingkatkan secara masif.
Berbagai inisiatif OJK dalam meningkatkan akses dan literasi keuangan akan terus didorong, seperti KUR Klaster, Bank Wakaf Mikro, Lakupandai, Jaring, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, Bumdes Center, Perluasan dan Optimalisasi TPAKD serta inisiatif digitalisasinya, di antaranya Digitalisasi BWM, Digitalisasi BPR maupun UMKMMU dan KURBali.
Berbagai kebijakan OJK ke depan itu akan dituangkan dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan 2020-2024 yang akan diluncurkan pada akhir tahun ini.
Rakerstra OJK 2021 kali ini juga mengundang Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat untuk menyampaikan berbagai perkembangan perekonomian di NTT dan mendiskusikan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi di NTT yang bisa didorong oleh sektor jasa keuangan.
Baca juga: Ketua OJK paparkan empat arah kebijakan pengembangan keuangan syariah
Baca juga: Wimboh nilai kebijakan OJK berpengaruh positif terhadap pasar modal
Baca juga: OJK keluarkan kebijakan lanjutan relaksasi di sektor perbankan
