Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di New York, Amerika Serikat (AS) (26/10), mendukung penuh penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November nanti.
“Kami mendukung penuh dan bersedia menyuarakan kepentingan Presidensi G20 Indonesia, untuk keberhasilan penyelenggaraan KTT di Bali,” kata Sekjen Guterres dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dia menyampaikan rasa simpati dan keprihatinan atas berbagai tantangan global yang terjadi pada masa kepemimpinan Indonesia dalam G20, yang dimana berlangsung dalam instabilitas geopolitik dunia, krisis multidimensi, dan proses pemulihan pasca pandemi COVID- 19.
Dalam kesempatan ini, dia menyampaikan perkembangan di berbagai sektor mencakup keuangan, perubahan klim, emerging economies dan transisi energi, yang dimana Indonesia juga terlibat di dalamnya.
Pihaknya meminta dukungan Indonesia dan negara berkembang besar lainnya seperti Brasil, India, dan Afrika Selatan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi dampak climate change.
Dalam kesempatan sama, Menko Airlangga memaparkan berbagai perkembangan penting dalam pertemuan G20 selama ini.
"Indonesia berkomitmen dalam memperjuangkan ketiga agenda utama G20 tahun ini yakni Global Health Architecture, Digital Economy Transformation, serta Energy Transition,” ujar Menko Airlangga.
Dia melanjutkan komitmen negara-negara G20 dalam Financial Intermediary Fund untuk Pandemic Prevention, Preparedness, and Response (PPPR) diwujudkan melalui peningkatan alokasi pendanaan.
“Di dalam negeri, Indonesia telah memprioritaskan agenda transisi energi dengan mengejar berbagai program seperti dekarbonisasi melalui coal-phase out, hydro power plant serta penjajakan kerjasama Carbon-Capture Utilization Storage (CCUS),” ujar Airlangga.
Menko Airlangga menilai ketahanan pangan Indonesia relatif kuat dengan adanya surplus produksi pangan dan ketersediaan pupuk untuk kedepannya.
Dia mengapresiasi upaya Sekjen PBB dalam pembentukan perjanjian Global Crisis Response Group (GCRG) dan Black Sea Initiatives yang akan berlangsung selama 120 hari dari bulan Juli hingga bulan November 2022 ini.
Menanggapi apresiasi itu, Sekjen Antonio Guterres optimistis bahwa pihak yang terlibat dalam hal ini akan menyetujui, dan berharap dapat mengumumkan segera perpanjangan perjanjian ini.
“Perpanjangan durasi perjanjian Black Sea Initiatives masih dibicarakan bersama dengan semua pihak, namun PBB optimis bahwa pihak yang terlibat akan menyetujui hal ini, dan semoga perpanjangan perjanjian tersebut dapat diumumkan segera. Dampak sanksi dunia terhadap sistem perbankan dinilai masih menjadi hambatan bagi ekspor komoditi produk pertanian seperti gandum dan juga bahan baku pupuk,” ujar Sekjen Antonio Guterres menanggapi apresiasi dari Menko Airlangga.
