Kuta, Bali (ANTARA) - Pemerintah mengharapkan forum Labour 20 (L20), engagement group dalam Presidensi G20 Indonesia, bisa berperan aktif dalam mendukung lima pilar kebijakan pasar kerja.
Ida menilai L20 bisa berperan aktif dalam lima isu. Pertama, dalam isu reformasi pendidikan dan vokasi, L20 bisa bekerja sama untuk meningkatkan kompetensi pekerja dalam menghadapi digitalisasi dan transisi ekonomi hijau.
Menaker mengatakan salah satu bentuk kolaborasi nyata dalam isu itu adalah melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, program unggulan Indonesia untuk pelatihan vokasional berbasis komunitas.
Kedua, untuk isu pasar kerja, L20 diharapkan berperan sebagai mitra informasi pasar kerja di perusahaan sekaligus aktor penting dalam mencocokkan permintaan-penawaran tenaga kerja.
Ketiga, perluasan kesempatan kerja, L20 bisa menjadi mitra dalam meningkatkan kewirausahaan dan jejaring usaha keluarga pekerja.
"Termasuk bagi perempuan penyandang disabilitas dan kelompok pemuda," kata Ida.
Isu keempat, yaitu jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan kerja adaptif, L20 berperan dalam memastikan perlindungan sudah mencakup semua pekerja, termasuk pekerja informal. L20 juga diharapkan berperan dalam memperluas kemitraan menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja.
Kelima, L20 berperan dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
"L20 sangat krusial dalam membangun kondusivitas dan produktivitas kerja dan para pekerja," kata Ida.
Dalam pertemuan itu, Menteri Ida juga menyampaikan lima dokumen yang dihasilkan pada Employment Working Group Presidensi G20 Indonesia, yaitu kesepakatan para menteri perburuhan dan ketenagakerjaan anggota G20 mengakselerasi masuknya kelompok penyandang disabilitas ke dalam pasar kerja yang inklusif serta melakukan monitoring implementasi dan integrasi penyandang disabilitas ke dalam pasar kerja; meningkatkan kapasitas dan produktivitas sumber daya masyarakat dengan menerapkan pembelajaran sepanjang hayat yang memperhatikan kebutuhan lokal dan partisipasi masyarakat inklusif melalui pelatihan vokasional berbasis masyarakat; dan menciptakan perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan dan dukungan terhadap program kewirausahaan dan UMKM sebagai salah satu instrumen penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi.
Dokumen yang juga dihasilkan dalam EWG adalah memberikan perlindungan tenaga kerja yang adaptif bagi semua pekerja dalam menghadapi perubahan dunia kerja; dan mengembangkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi sehingga dapat memastikan setiap warga negara mendapatkan pendidikan dasar yang layak, akses peningkatan keterampilan secara terus menerus dan selalu relevan dengan perubahan pasar kerja, termasuk melalui pelatihan vokasi berbasis komunitas.
