Wakil Bupati Merangin buka rakor TKPK tahun 2023

Bangko, Merangin (ANTARA) - Wakil Bupati Kabupaten Merangin Nilwan Yahya membuka rapat koodinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Merangin 2023 di ruang rapat Depati Payung Bappeda Merangin.

Wakil Bupati Nilwan Yahya, Kamis mengatakan pelaksanaan rakor tersebut sangatlah penting, karena merupakan salah satu wadah untuk menyamakan dan menyelaraskan persepsi para pelaku pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Merangin.

’Rapat ini guna mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, serta menerima masukan dan umpan balik sebagai bahan rumusan bersama untuk mempercepat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, juga Presiden Jokowi menargetkan pada 2024 sudah tidak ada lagi keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan ekstrem lewat program  tiga pilar percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Tiga pilar itu, komitmen pemerintah konvergensi program anggaran dan sasaran pemantauan dan evaluasi. Secara umum terdapat dua kelompok besar kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Dua kelompok ini menjadi kunci dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Pertama, kelompok kebijakan dalam mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi.Kedua kelompok kebijakan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin ekstrem untuk meningkatkan kapasitas ekonominya.

‘’Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diluncurkan, baik berupa program-program perlindungan sosial yang berbasis rumah tangga, program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kelompok," kata Nilwan Yahya.

Program berbasis kelompok itu merupakan bantuan kredit usaha rakyat dan program penganggulangan kemiskinan lainnya serta  pembangunan sarana infrastruktur dasar baik transportasi, pertanian, pendidikan, kesehatan serta akses permodalan.

Sementara itu, wabup juga menyebutkan ada lima tantangan yang menjadi fokus penanganan kemiskinan, yaitu optimalisasi kapasitas kelembagaan penanggulangan kemiskinan, kebijakan dan penganggaran program atau kegiatan yang belum memihak orang miskin, tingkat kualitas sumber daya manusia, ketersediaan data dan informasi mengenai kemiskinan  serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.