Pekanbaru (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq meminta pemerintah daerah segera melakukan pengelolaan sampah dari hulu, salah satunya membentuk dan memperbanyak bank sampah unit.
Dalam kunjungan ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Pekanbaru Riau Sabtu, Menteri LH/Kepala BPLH Hanif menyebut kondisi TPA di beragam daerah sudah dalam kondisi darurat termasuk yang dikunjunginya pada hari ini.
"Kami akan langsung pada substansi masalahnya, jadi segera disusun bank sampah unit, dilaporkan kepada Menteri pada kesempatan pertama. Saya tidak ingin ada foto-foto yang tidak diperlukan, langkah-langkah yang kemudian mengaburkan masalah, ini tidak ingin kami terima di Kementerian," kata Menteri LH Hanif.
Dia meminta langkah-langkah tegas dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan sampah, setelah sebelumnya telah menyurati 306 kepala daerah yang masih mengoperasionalkan TPA yang menimbun sampah secara terbuka.
Guna menyukseskan pengelolaan tersebut, dia memastikan KLH akan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah termasuk dalam hal penutupan TPA liar, serta menggalang dukungan dari para pihak.
Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indonesia, mengingat target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah dapat berimbas juga kepada kenaikan jumlah timbulan sampah di daerah.
"Nanti begitu 8 persen yang biasanya pertumbuhan sampahnya itu konversinya 1 jiwa 1 kilogram mungkin bisa meningkat. Nah ini kalau kita tidak tegas mulai sekarang dapat dibayangkan apa yang akan terjadi, sehingga perlu kerja keras kita semua," katanya.
Sebelumnya, KLH telah mengirim surat kepada 306 kepala daerah yang masih mengoperasionalkan TPA open dumping atau tempat pembuangan sampah dengan pola terbuka. Mereka diminta untuk segera memperbaiki pengelolaannya menjadi pengelolaan TPA secara sanitary landfill atau sekurang-kurangnya controlled landfill.
