Jambi (ANTARA) - Suka tidak suka, pemerintah harus memperjuangkan percepatan pembangunan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi. Pembangunan jalan khusus adalah bentuk langkah menyelamatkan potensi pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH).
Demikian disampaikan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata kepada awak media, Kamis (9/10/2025). Kata Ivan Saat ini ada tiga perusahaan yang telah menyatakan komitmen membangun jalan khusus di Provinsi Jambi.
“Tiga jalan khusus itu, apapun bentuknya, harus bisa diselesaikan, karena di situ ada potensi pendapatan dana bagi hasil, untuk daerah,” tegas Ivan lagi.
Ivan menyebut selama ini kondisi fiskal Jambi masih sangat bergantung dari dana transfer pusat termasuk DBH. Jika hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini akan menjadi sangat berat, oleh karena itu pembangunan jalan khusus merupakan salah satu langkah penting guna menyelamatkan Jambi untuk bisa mendapatkan tambahan pemasukan bagi daerah.
Jambi memang masih memiliki potensi pendapatan lain yang bisa diperjuangkan, seperti PI 10 persen dari PetroChina, potensi BioCarbon fund yang nilainya bisa mencapai Rp 1,2 Triliun. Namun DBH dari Sumber Daya Alam (SDA) migas, minerba, perkebunan dan lainnya, sampai saat ini pada kenyataanya masih jadi penopang penting bagi perekonomian Jambi.
Saat ditanya terkait kemacetan lalu lintas akibat truk batu bara yang masih terjadi di jalan umum dalam provinsi Jambi, bahkan kini viral di Kabupaten Batanghari, bahkan hingga hari ini, itu pun kata Ivan tak bisa sepenuhnya menjadi kesalahan perusahaan.
“Selama pemerintah masih mengeluarkan izin kepada perusahaan (batu bara), kewajiban membayar Jaminan Reklamasi Tambang (Jambrek) masih terus mereka lakukan, tentunya perusahaan akan tetap terus berproduksi. Maka kebijakan jalan khusus ini yang harus segera diselesaikan,” tegas Ivan lagi.
Makin Banyak Pihak yang akan Dirugikan
Sementara itu pengamat ekonomi yang juga Sekretaris PUSDIKLAT Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Jambi, Dr Fahmi Rasid mengatakan, jika lambat jalan khusus batu bara diselesaikan, maka semua pihak akan dirugikan.
Kerugian itu bisa menyerang ke berbagai arah, mulai dari beban jalan umum yang akan tetap tinggi, biaya logistik tidak efisien, dan potensi pendapatan daerah yang tertunda.
“Secara teori ekonomi wilayah, keberadaan jalan khusus batu bara akan memicu pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, Jalan khusus akan akan mendorong tumbuhnya perdagangan, jasa, dan sektor pendukung di sekitar jalur tersebut,” lanjut Fahmi.
Langkah Pemerintah Provinsi Jambi mendorong investor membangun jalan khusus batu bara katanya adalah langkah strategis. Bisa memberi dampak ekonomi yang signifikan. Mulai dari efisiensi logistik, penyerapan tenaga kerja, hingga peningkatan aktivitas perdagangan lokal. “Belum lagi multiplier effect dari perputaran uang akan dirasakan di berbagai sektor,” tambah Fahmi lagi.
Ketika jalan khusus batu bara bisa beroperasi, secara langsung juga akan mengurangi beban lalu lintas umum, menekan angka kecelakaan, dan meminimalkan kerusakan jalan negara yang hanya akan membebankan dan menggerus dana APBN maupun APBD.
Selama ini ada anggapan bahwa bisnis tambang hanya menguntungkan segelintir orang, kata Fahmi itu tidak sepenuhnya benar, karena bisnis tambang batu bara juga berdampak luas pada pertumbuhan UMKM, peningkatan pendapatan daerah, dan terbukanya peluang kerja bagi masyarakat.
Masyarakat juga perlu menyikapi besarnya bisnis tambang dengan objektif, mendukung upaya pemanfaatan sumber daya secara bijak, dan ikut mengawasi agar tidak merusak lingkungan.“Harapannya, perusahaan tambang di Jambi bisa juga mengutamakan keselamatan, lingkungan, dan tanggung jawab sosial (CSR) yang nyata dirasakan masyarakat,” tambahnya lagi.
Pemerintah Provinsi Jambi juga diharapkan terus memperkuat regulasi, memastikan manfaat tambang merata dan menyiapkan strategi hilirisasi agar nilai tambah batu bara dirasakan di Jambi.
Meski pemerintah perlu diversifikasi ekonomi agar APBD tidak terlalu bergantung pada sektor ekstraktif, namun sektor tambang batu bara dan migas, masih potensial menopang fiskal hingga saat ini.
“Pesan saya, Jambi memiliki modal alam yang luar biasa. Batu bara harus menjadi berkah, bukan beban, dengan pengelolaan yang adil, transparan, dan berpihak pada keberlanjutan generasi mendatang,” pungkas dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jambi ini.
