Komisi II DPR RI dorong penguatan tata kelola BUMD di Jambi

Kota Jambi (ANTARA) - Komisi II DPR RI dorong penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih profesional, transparan, dan berbasis kinerja guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, di Kota Jambi, Jumat mengatakan berdasarkan paparan Kementerian Dalam Negeri, sekitar 1.200 BUMD di Indonesia, kurang dari 40 persen yang dinilai sehat, dan sekitar 25 persen berada dalam kondisi baik.

Untuk itu, Komisi II DPR RI tengah merencanakan penyusunan Undang-Undang (UU) tentang BUMD guna memperkuat aspek regulasi dan manajerial.

Selain itu, Komisi II DPR juga menyoroti peran bank daerah dalam mendukung pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pengelolaan BUMD, termasuk bank daerah, diharapkan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta tidak terpengaruh kepentingan non profesional,"ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat tata kelola BUMD.

“Kami menyambut baik kunjungan Komisi II DPR RI sebagai bentuk perhatian dan penguatan bagi daerah. Ini menjadi momentum evaluasi dan perbaikan agar BUMD di Jambi semakin profesional, sehat, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, gubernur melaporkan bahwa saat ini terdapat 20 BUMD di Provinsi Jambi yang tersebar di 11 kabupaten dan kota. Pada tingkat provinsi, terdapat dua BUMD utama, yakni Bank Jambi dan PT Jambi Indoguna Internasional.

Menurutnya, kinerja Bank Jambi relatif baik dan telah menjangkau hingga pelosok daerah. Namun, dari sisi permodalan, bank tersebut belum memenuhi ketentuan modal inti Rp3 triliun sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga perlu melakukan Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jabar Banten (BJB).

“Secara kinerja, Bank Jambi menunjukkan tren yang positif. Tantangan kita saat ini adalah penguatan permodalan agar mampu bersaing dan memenuhi ketentuan regulasi. Melalui skema KUB, kami berharap kapasitas dan daya saing bank daerah semakin meningkat," jelasnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi II DPR RI dorong penguatan tata kelola BUMD