Jakarta (ANTARA Jambi) - Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro berpendapat bahwa daerah otonomi baru berisiko memicu terjadinya politik dinasti.
"Karena daerah yang dimekarkan ini sebagian besar bukan merupakan daerah yang sumber daya manusianya maju, baik dalam birokrasi maupun penduduk," kata Siti Zuhro ketika dihubungi Antara di Jakarta, Kamis.
Siti Zuhro menilai bahwa politik dinasti atau politik kekerabatan dapat tumbuh dengan subur di daerah yang masyarakatnya berpendidikan rendah.
Sementara itu sebagian besar daerah yang akan dimekarkan merupakan wilayah dengan masyarakat berpendidikan rendah ditambah dengan lembaga swadaya masyarakat dan media lokal di wilayah tersebut yang kurang berani menyuarakan pendapatnya, jelas Siti Zuhro.
"Apa yang diharapkan dari gambaran atau pemetaan seperti itu ketika masyarakat sipil lemah, dominasi dari birokrasi lokal juga kental," jelas dia.
Dia kemudian menambahkan bahwa birokrasi lokal yang mendominasi dapat menimbulkan pemerintahan yang tidak transparan dan akuntabel, sehingga berisiko tinggi menciptakan politik kekerabatan.
"Maka rekrutmen untuk posisi-posisi yang strategis hanya berlangsung di antara mereka," tegas Siti Zuhro.
Politik dinasti di wilayah pemekaran dapat dicegah bila masyarakat sipil, pihak intelektual, juga media mau bergerak, berani bersuara, serta memberikan edukasi yang baik dan benar kepada masyarakat.
"Ini tugas kita semua untuk mencegahnya, karena kita tidak dapat mengandalkan pemerintah atau pun partai politik, karena tidak dipungkiri bahwa sebagian besar dari mereka sibuk dengan urusannya sendiri dengan urusannya sendiri," kata Siti Zuhro.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2013
"Karena daerah yang dimekarkan ini sebagian besar bukan merupakan daerah yang sumber daya manusianya maju, baik dalam birokrasi maupun penduduk," kata Siti Zuhro ketika dihubungi Antara di Jakarta, Kamis.
Siti Zuhro menilai bahwa politik dinasti atau politik kekerabatan dapat tumbuh dengan subur di daerah yang masyarakatnya berpendidikan rendah.
Sementara itu sebagian besar daerah yang akan dimekarkan merupakan wilayah dengan masyarakat berpendidikan rendah ditambah dengan lembaga swadaya masyarakat dan media lokal di wilayah tersebut yang kurang berani menyuarakan pendapatnya, jelas Siti Zuhro.
"Apa yang diharapkan dari gambaran atau pemetaan seperti itu ketika masyarakat sipil lemah, dominasi dari birokrasi lokal juga kental," jelas dia.
Dia kemudian menambahkan bahwa birokrasi lokal yang mendominasi dapat menimbulkan pemerintahan yang tidak transparan dan akuntabel, sehingga berisiko tinggi menciptakan politik kekerabatan.
"Maka rekrutmen untuk posisi-posisi yang strategis hanya berlangsung di antara mereka," tegas Siti Zuhro.
Politik dinasti di wilayah pemekaran dapat dicegah bila masyarakat sipil, pihak intelektual, juga media mau bergerak, berani bersuara, serta memberikan edukasi yang baik dan benar kepada masyarakat.
"Ini tugas kita semua untuk mencegahnya, karena kita tidak dapat mengandalkan pemerintah atau pun partai politik, karena tidak dipungkiri bahwa sebagian besar dari mereka sibuk dengan urusannya sendiri dengan urusannya sendiri," kata Siti Zuhro.(Ant)
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2013