Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi bersama BKKBN setempat segera membentuk desa binaan untuk mencegah stunting di desa-desa sehingga pada 2023 dapat mengendalikan dan mengurangi angka stunting serta pengendalian angka kelahiran.
“Saya inginkan tahun depan kita bersama BKKBN sudah punya desa binaan khusus stunting, agar kita fokus nanti pada beberapa desa binaan agar angka stunting bisa berkurang disana dan dari pengamatan masih ada beberapa desa yang perlu diperhatikan dan bisa dijadikan percontohan," kata Gubernur Jambi Al Haris, Ahad (23/10) di Jambi.
“Saya berharap ada beberapa desa di pinggir sungai Batang Hari yang kita bina sama-sama seperti ada beberapa desa yang saya lihat PHBS (Pola hidup bersih dan sehat) kurang, masih ada MCK di sungai,” tambahnya.
Kemudian ada juga yang rumah warga yang masih kurang layak, sehingga pada 2023 Pemprov dan BKKBN Jambi bersama turun untuk mulai pencegahan stunting kemudian rumahnya kita bedah, pembinaan lingkungan dan sebagainya.
Gubernur mangatakan untuk saat ini angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Jambi pada 2021 sebesar 2,33 anak dengan target penurunan menjadi 2,2 anak dan angka tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Provinsi Jambi masih tinggi.
Karena itu, katanya, dibutuhkan beberapa rencana dan strategi yang tepat sasaran untuk penurunan angka unmet need tersebut.
"Hal ini perlu diwaspadai dan diupayakan pengendaliannya segera karena angka kelahiran yang tidak terkendali akan berdampak langsung terhadap berbagai masalah, seperti angka kematian ibu, stunting, kemiskinan, kualitas sumber daya manusia hingga daya saing," kata Al Haris.
Gubernur juga menuturkan beberapa arah kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan dan KB guna mendukung pencapaian TFR dan menekan angka unmet need, salah satunya adalah BKKBN telah menyelenggarakan kegiatan momentum TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Terpadu yang merupakan rangkaian dari Hari Kontrasepsi Sedunia.
Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi secara nasional menempati urutan pertama sebesar 278,94 persen, semoga kedepannya bisa terus mengukir prestasi-prestasi di tingkat nasional seperti menurunkan prevalensi stunting.
“Stunting (pertumbuhan kerdil atau tengkes pada anak) masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang dihadapi Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi,” katanya.
Untuk Provinsi Jambi, berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2021 prevalensi stunting sebesar 22,4 persen, di mana masih berada di bawah angka stunting tingkat nasional yaitu 24,4 persen, namun Provinsi Jambi menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 12 persen pada 2024, demikian Al Haris.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022