Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi bangun kolaborasi jaga keseimbangan lingkungan dengan melakukan perlindungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di sekitar hutan.
"Pembangunan daerah tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, karena masyarakat di sekitar hutan bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga sebagai penjaga utama keberlanjutan kawasan," kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bungo, Anna Lukita di Bungo, Jumat.
Anna menjelaskan, kolaborasi bersama Warsi di wujudkan dalam bentuk peluncuran program Pohon Asuh di lanskap Bukit Panjang Rantau Bayur, sebuah program imbal jasa lingkungan, yang membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk donasi.
Sehingga dapat mendukung kegiatan masyarakat dalam menjaga tegakan pohon, operasional kelompok pengelola hutan, khususnya dalam kegiatan patroli dan pengawasan kawasan, hingga memberikan manfaat sosial.
“Apresiasi kami sampaikan kepada masyarakat sekitar hutan Bujang raba yang telah berkomitmen dalam mengelola dan menjaga hutan melalui skema hutan adat dan hutan desa.
Juga apresiasi kepada KKI Warsi yang selama ini sudah menjadi mitra penting dalam penampungan masyarakat, penguatan kelembagaan, serta pengembangan berbagai inovasi pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat di Kabupaten Bungo," ungkap Anna.
Wakil Direktur KKI Warsi, Rainal Daus mengungkapkan bahwasanya Kabupaten Bungo memiliki karakteristik iklim dengan curah hujan yang tinggi, yaitu sekitar 176 hari hujan per tahun atau rata-rata 15 hari per bulan.
Kondisi tersebut menuntut adanya pengelolaan lingkungan yang memperhatikan aspek kelestarian, terutama pada wilayah-wilayah hulu sungai yang berfungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Ia mengungkapkan, melihat kondisi yang terjadi baru-baru ini, seperti bencana yang terjadi di beberapa lokasi di Sumatra, menjadi pembelajaran penting bagi pengelolaan sumber daya alam.
Pengelolaan yang kurang tepat pada kawasan hulu berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, serta mengancam daya dukung lingkungan dalam jangka panjang.
Di Kabupaten Bungo, upaya pengelolaan kawasan hulu yang didominasi oleh ekosistem hutan dikembangkan melalui Program Perhutanan Sosial.
Menurut Rainal, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, pemerintah memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara melalui berbagai skema, termasuk Hutan Desa dan Hutan Adat.
Skema ini bertujuan mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan.
Berbagai inisiatif masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan telah berkembang. Salah satunya berada di kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur (Bujang Raba), Kecamatan Bathin III Ulu. Masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan dalam skema Hutan Desa dan Hutan Adat.
"Lima tahun ini, ada lima fokus utama yang dilakukan KKI Warsi bersama masyarakat di Bujang Raba. Penguatan kelembagaan, pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal, penguatan keterlibatan perempuan dan orang muda, implementasi imbal jasa lingkungan, dan implementasi aplikasi potensi ruang mikro," tutup Rainal Daus.
Editor : Siri Antoni
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2025