Jambi (ANTARA) - Komunitas Konservasi Indonesia dan Warung Informasi (KKI Warsi) pada 2025 mencoba memberikan kontribusi untuk perbaikan ekologi lingkungan di Provinsi Jambi dengan program praktik baik dalam mengelola hutan berbasis masyarakat.
Direktur KKI Warsi Adi Junedi, di Jambi, Rabu, mengatakan mulai tahun ini pihaknya akan menjalankan program-program paktik baik dalam mengelola hutan berbasis masyarakat seperti program pohon asuh, baby tree, pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KPUS), dan pengembangan sumber ekonomi baru.
Kemudian ada program dukungan kebijakan daerah untuk perhutanan sosial, pemberdayaan orang rimba, grand manajemen dan terakhir konservasi bersama masyarakat.
Adi menjelaskan untuk program pohon asuh adalah merupakan program penyelamatan hutan yang dikembangkan untuk menyaring pendanaan (crowdfunding) dari banyak pihak sebagai motor pembiayaan operasional perlindungan hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang sudah menjaga hutan.
Untuk program pohon asuh ini ada 24 lokasi pada provinsi, yaitu Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Kalimantan Utara, dengan dana yang telah ke masyarakat mencapai Rp1,6 miliar dengan jumlah pohon aktif 5.900 pohon, dimana pohon yang diasuh 8.869 pohon atau ada pengulangan pengasuhan.
Program baby tree adalah program penanaman bibit pohon, dan dilakukan monitoring untuk memastikan bibit yang di tanam tumbuh dengan baik dimana ada sebanyak 14.905 mangrove jenis bakau, api-api, pidada yang ada di Pangkal Babu Tungkal 1 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan insentif yang diberikan ke masyarakat Rp45 ribu per batang yang tertanam dan dipastikan tumbuh.
"Ada juga 65 batang bibit meranti rawa di Pematang Rahim dengan nilai insentif Rp70 ribu per batang dan program selanjutnya pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KPUS) dengan mendampingi 22 KUPS, mengembangkan usaha agroforest, HHBK, Ekowisata, produk olahan," kata Adi.
KUPS bersepakat dari keuntungan yang di dapat sebanyak 20 persen akan dialokasikan untuk lembaga pengelola hutan desa, untuk mendukung patroli ke kawasan hutan desa.
Program pengembangan ekonomi baru di antaranya mengembangkan komoditas kakao di Desa Berkun Bukit Bulan yang melibatkan 28 petani dan mengalihkan masyarakat dari penambangan emas ilegal di Kabupaten Sarolangun, Jambi.
Program dukungan kebijakan daerah untuk perhutanan sosial yakni dengan dana afirmasi dari Kabupaten Merangin untuk 24 desa perhutanan sosial dan ada penambahan beberapa desa yang sebelumnya mendapatkan alokasi.
Ke depannya juga akan berpeluang dalam pembangunan perhutanan sosial dengan dukungan dana proklim yang diusulkan sebesar Rp100 juta untuk Desa Rantau Kermas dan untuk mendukung pengelolaan mangrove yang berkelanjutan telah terbentuk kelompok kerja mangrove provinsi dan rencana aksi.
"Untuk program mendorong legalitas hutan adat di Jambi yang dilakukan Warsi adalah mengusulkan legalitas 12 Hutan Adat ke Kementerian Kehutanan di Kabupaten Merangin, Sarolangun dan Kerinci," kata Adi Junedi.
Kemudian lagi ada program pengembangan orang rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) dengan melakukan advokasi kebijakan afirmasi kabupaten untuk Orang Rimba, kemudian ada mendorong pengembangan agroforestry di Kelompok Orang Rimba.
Integrasi Orang Rimba ke Pemerintah Desa dan memiliki lembaga pendidikan PKBM Bungo Kembang yang telah menjadi pusat pendidikan untuk 170 Orang Rimba.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KKI Warsi terapkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat
