.....DPP Golkar akan menerima usulan siapa saja yang ingin mengajukan diri sebagai calon presiden dari Golkar asalkan sesuai mekanisme dan aturan yang ada.....

Jambi (ANTARA Jambi) - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Theo Leo Sambuaga membantah adanya desakan dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa 2012.

"Tidak ada itu, yang ada adalah desakan mempercepatan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) penetapan calon presiden," ujarnya di Muaratebo, ibu kota Kabupaten Tebo, Jambi, Kamis.

Menurut dia, berdasarkan hasil Rapimnas Partai Golkar 2011 diputuskan bahwa Rapimnas penetapan calon presiden dari Golkar akan digelar pada 12 Oktober 2012.

Hanya saja, ada desakan dari 27 DPD Golkar untuk mempercepat proses penetapan calon presiden.

"Sesuai mekanisme yang ada, tentunya jumlah 27 DPD itu sudah lebih dari 2/3 suara dari total 33 DPD Golkar. Jika sudah ada usulan 2/3 anggota DPD, maka, DPP wajib melayani atau menindaklanjuti usulan tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, berdasarkan keputusan, DPP golkar akan menggelar rapat pleno penetapan waktu Rapimnas untuk penetapan calon presiden Golkar.

"Tapi sampai saat ini yang baru diusulkan adalah nama Aburizal Bakrie sebagaimana usulan dari 27 anggota DPD itu. Kapan waktu Rapimnas akan ditentukan pada 27 April 2012 nanti yang kemungkinan digelar pada Juli 2012," ujarnya lagi.

Namun demikian, kata dia, DPP Golkar akan menerima usulan siapa saja yang ingin mengajukan diri sebagai calon presiden dari Golkar asalkan sesuai mekanisme dan aturan yang ada.

Salah satu mekanisme pengajuan calon presiden Partai Golkar adalah berumur minimal 35 tahun dan diusulkan oleh para pemilik suara pada pleno Rapimnas Golkar.

"Untuk pemilik suara itu adalah 33 pimpinan provinsi dan 10 suara dari pengurus DPP Golkar," tambahnya.

Berdasarkan pemberitaan beberapa media nasional, sejumlah kader pengurus Partai Golkar di daerah mendesak adanya Munaslub Partai Golkar 2012.

Bahkan ketua forum silaturahmi DPD II Partai Golkar, Muntasir Hamid meminta agar Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung segera turun tangan membenahi persoalan partai.

Ia juga meminta agar Akbar Tandjung segera meluruskan langkah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang menurut dia sudah keluar dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

"Kondisi yang harus segera dikembalikan ke aturan yang berlaku di Golkar. Untuk itu, kami meminta Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Pertimbangan harus segera menangani masalah ini," ujarnya.

Bahkan lebih lanjut ia mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, telah menebar uang senilai Rp1 miliar untuk membeli dukungan dari DPD Golkar provinsi di seluruh Indonesia.

"Ical juga mengancam para pengurus Golkar di tingkat kabupaten kota agar tidak bersuara menentang rapat pimpinan khusus (Rapimnasus) dan pencalonannya," katanya. (T.KR-BS)




Editor : Edy Supriyadi

COPYRIGHT © ANTARA 2026