Lapan: Indonesia butuhkan kemandirian satelit untuk pertahanan

Bogor (ANTARA Jambi) - Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Prof Thomas Djamaluddin mengatakan Indonesia membutuhkan kemandirian dalam kepemilikan satelit guna kepentingan pertahanan dan keamanan.

"Tentu, dengan memiliki kemandirian, keamanan data-data akan lebih terjamin ketimbang hanya sebagai negara pemakai teknologi satelit negara lain," katanya di Bogor, Jawa Barat, Senin.

Usai membuka Seminar Nasional Penginderaan Jauh 2014 bertema "Penguatan Kemandirian Melalui Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penginderaan Jarak Jauh Untuk Mendukung Pembangunan Nasional", ia menjelaskan saat ini adalah era teknologi informasi dan teknologi keantariksaan sehingga setiap negara berkeinginan untuk mendiri dalam teknologinya, termasuk satelit.

Ia juga menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 21/2013 tentang Keantariksaan yang mulai berlaku pada 6 Agustus 2013 pun mengamanatkan kemandirian dimaksud.

Ahli dan peneliti astronomi itu kemudian merujuk Pasal 2 UU tersebut yang menyatakan bahwa UU itu bertujuan mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam Penyelenggaraan Keantariksaan.

Kemudian, mengoptimalkan Penyelenggaraan Keantariksaan untuk kesejahteraan rakyat dan produktivitas bangsa, menjamin keberlanjutan Penyelenggaraan Keantariksaan untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, dan memberikan landasan dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Keantariksaan.

Selain itu, mewujudkan Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Keantariksaan, dan melindungi negara dan warga negaranya dari dampak negatif yang ditimbulkan dalam Penyelenggaraan Keantariksaan.

Di samping itu, mengoptimalkan penerapan perjanjian internasional Keantariksaan demi kepentingan nasional, serta mewujudkan Penyelenggaraan Keantariksaan yang menjadi komponen pendukung pertahanan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut dia, yang juga esensial bahwa UU tersebut juga akan mengoptimalkan penyelenggaraan keantariksaan untuk kesejahteraan rakyat dan produktivitas bangsa.

Thomas Djamaluddin, yang menjabat Kepala Lapan sejak 7 Februari 2014 juga menegaskan bahwa ada target pembangunan keantariksaan Indonesia dalam 25 tahun ke depan yang hendak diraih.

Sekurangnya, kata dia, ada empat target, yakni membuat dan memiliki sendiri satelit penginderaan jarak jauh, merintis satelit telekomunikasi, merintis pembangunan peluncur roket, dan suatu saat memiliki badan antariksa.

"Untuk mencapai tujuan itu semua, maka dibutuhkan 'political will', baik dari pemerintah dan DPR," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Penginderaan Jauh Lapan Taufik Maulana menjelaskan bahwa India dan Korea Selatan, adalah negara-negara yang mulai membangun kemandirian dalam teknologi satelit.

"Awalnya memang mereka membeli, namun kemudian belajar dan membuat satelit sendiri dengan sumber daya manusia (SDM)-nya sendiri," katanya.

Indonesia pun, kata dia, dengan SDM yang ada, cukup punya kemampuan untuk mewujudkan apa yang sudah dilakukan India dan Korsel itu.

Sedangkan Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Lapan Dedi Irawadi menambahkan bahwa data satelit penginderaan jauh dapat digunakan untuk deteksi dini mengatasi kebakaran hutan.

"Dengan demikian berbagai upaya preventif dapat dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran," katanya.

Ia menjelaskan data satelit penginderaan jauh digunakan sebagai dasar untuk membangunan Fire Danger Rating System/FDRS (Sistem Pemeringkatan Bahaya Kebakaran).

Menurut dia, hasil dari sistem tersebut berupa peringkat suatu lokasi terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran --seperti aman, sedang, tinggi, sangat tinggi -- sehingga peringkat itu dapat dijadikan sebagai masukan bagi para pengambil keputusan dan kebijakan untuk melakukan berbagai upaya pencegahan.

Kabag Humas Lapan Jasyanto menjelaskan bahwa pihaknya mengadakan seminar nasional itu guna mendiseminasikan potensi pemanfaatan data satelit penginderaan jauh dalam bidang bencana dan bidang lainnya.

Ia menjelaskan puluhan pakar dihadirkan dalam kegiatan itu, termasuk paparan dan pameran poster terkait isu-isu nasional dan berbagai penemuan di bidang aplikasi penginderaan jauh dalam pemantauan perubahan wilayah kawasan hutan Kalimantan, pemantauan danau di Indonesia dan perencanaan pembangunan. (Ant)