Dispenda : realisasi PBB Kota Jambi masih rendah

Jambi (ANTARA Jambi) - Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi menyebutkan, realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) di kota ini masih rendah atau baru mencapai 36 persen.

Kepala Dispenda Kota Jambi Subhi di Jambi, Minggu, mengatakan realisasi PBB hingga Agustus 2016 tersebut baru mencapai 36 persen dari target yang ditetapkan senilai Rp35 miliar.

"Jika dilihat dari realisasi pajak dari sektor PBB ini memang kita akui masih rendah, dan ini yang akan kita genjot dengan menyisakan waktu beberapa bulan lagi," katanya.

Dalam menggenjot realisasi tersebut, pihaknya akan membuat program singkat di antaranya dengan menurunkan mobil pelayanan keliling yang akan menyasar pada titik tertentu di tengah-tengah masyarakat.

"Mobil pelayanan keliling ini nantinya siaga dari pagi hingga malam hari yang ditempatkan di titik sesuai dengan permintaan camat, sehingga bisa menjangkau masyarakat," katanya.

Faktor utama minimnya realisasi pajak dari sektor PBB tersebut menurut Subhi diakibatkan oleh terbatasnya loket pembayaran pajak.

"Dan untuk menggenjot realisasi, saat ini kita mencoba memperluas  bekerja sama dengan pihak perbankan, sehingga dalam pembayarannya bisa melalui bank," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Jambi Junaidi Siangrimbun menyayangkan masih minimnya realisasi pajak dari sektor PBB ini, sehingga pihaknya meminta eksekutif berperan aktif dalam peningkatkan pajak.

Menurut dia,  jika melihat kondisi waktu yang sudah memasuki bulan ke-9 ini seharusnya realisasi sudah bisa mencapai 70-80 persen.

"Rasanya kalau sampai bulan ini dapat terealisasi 50 persen pun kita masih pesimistisakan tercapai target, apalagi cuma 36 persen, dan ini masih sangat rendah sekali," kata Junaidi.

Masih minimnya realisasi pajak tersebut akan mempengaruhi keuangan dan kinerja daerah dalam meningkatkan segala bidang pembangunan.

"Berpengaruh pada keuangan daerah sudah pasti, apalagi saat ini anggaran transfer daerah dari pemerintah pusat dipangkas. Kalau PAD ini tidak segera ditingkatkan tentu akan berdampak pada program pembangunan," kata Junaidi.