Jambi (Antaranews Jambi) - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M. Dianto mengatakan Hari Krida Pertanian (HKP) yang akan digelar provinsi itu harus untuk pemberdayaaan masyarakat terutama yang berkecimpung dalam sektor pertanian.
Perrnyataan tersebut dikatakannya usai rapat persiapan HKP ke-46 Tingkat Provinsi Jambi, di ruang Mayang Mangurai Kantor Badan Perencanaan Pembangaunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Senin.
"HKP ke-46 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2018 direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Batanghari pada 12-14 Juli 2018. Jadi perlu program pertanian terbaru untuk masyarakat yang kemudian masyarakat mengembangkannya," kata Dianto.
Di samping itu, Dianto mengatakan HKP ke-46 menjadi harapan terhadap peningkatan gizi dan kualitas hidup dengan ketersediaan serta kemandirian di bidang pangan. Sebab itu diharapkan kegiatan tersebut bukan seremonial tanpa program yang bermanfaat.
"Untuk peningkatan gizi masyarakat kita sebarkan benih ikan seperti di Klaten, Jawa Tengah. Kita bisa buat desa percontohan ikan di daerah kita," katanya.
Dijelaskannya, pertanian, perikanan dan perkebunan menjadi sektor yang sangat berkaitan dengan masyarakat Provinsi Jambi dalam keseharian, apalagi kebutuhan akan bahan pokok terutama cabai seringkali menjadi penyumbang inflasi tinggi.
"Diharapkan HKP ke-46 mampu mengurangi permasalahan terkait dengan kebutuhan pangan. Dimana dalam HKP kita lakukan penyebaran 'polybag' bibit cabai, nantinya dijadikan semacam oleh-oleh bagi masyarakat yang meninjau kegiatan HKP sehingga masyarakat tahu manfaat menanam cabai rumah tangga," katanya menjelaskan.
Dianto menambahkan, HKP merupakan upaya pemerintah menonjolkan program kerja yang berjalan. Dimana masyarakat melihat apa yang diperbuat pemerintah dan masyarakat dengan mudah menemukan barang kebutuhan pokok serta harga tidak terlalu tinggi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jambi, Temawisman mengatakan ribuan orang peserta akan mengikuti HKP ke-46 Provinsi Jambi di Kabupaten Batanghari Juli mendatang.
Dimana peserta utama merupakan petani, nelayan, pemuda tani, wanita tani, koperasi tani nelayan dan peserta pendamping yaitu aparat pemerintah atau OPD yang ditugaskan untuk mendampingi atau memfasilitasi.
Sedangkan peserta peninjau kata Temawisman merupakan anggota DPRD, organisasi profesi, pemerhati, pakar yang bergerak dibidang pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan serta pelaku agribisnis.***
