"Itu wacana pribadi Pak Amien, bukan pernyataan resmi partai, apalagi keputusan koalisi. Saya secara pribadi menentang wacana 'people power' itu," kata Bara Hasibuan pada diskusi "No People No Power: Silaturrahmi Politik Pasca-Pemilu", di Jakarta, Senin.
Menurut Bara Hasibuan, "people power" sangat tidak tepat diwacanakan pada era demokrasi saat ini. "People power dulu diwacanakan, pada tahun 1998 untuk melawan pemerintahan rezim. Situasi tahun 1998 dan saat ini sudah jauh berbeda," katanya.
Mewacanakan "people power" pada era demokrasi saat ini, kata dia, tidak tepat dan membahayakan. "Wacana people power yang terus disuarakan, akan membuat suasana panas, dan berbahaya," katanya.
Bara Hasibuan juga melihat adanya tudingan tidak berdasar terhadap KPU sebagai lembaga lembaga penyelenggara pemilu, misalnya penghitungan suara. "Ada tudingan yang menilai 'quick count' tidak valid dan adanya wacana untuk menolak hasil penghitungan suara oleh KPU," katanya.
Padahal, kata dia, hasil "quick count" dari pemilu ke pemilu adalah valid dan PAN menyadari hasil "quick count" itu vaid.
Sementara itu, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, mengatakan, wacana "people power" disuarakan oleh Amin Rais dan dapat mengganggu kerja KPU.
