Wapres buka musyawarah mersama lima ormas Islam di Jateng

Semarang (ANTARA) - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin membuka Silaturahim dan Musyawarah Bersama Lima Organisasi Massa Islam Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat.

Kelima ormas Islam di Jateng itu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indoensia (DMI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional, serta Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).

Selain para ulama, kegiatan Silaturahim dan musyawarah bersama dengan tema "Soliditas dan Optimalisasi Peran Ormas Islam Dalam Menjaga NKRI dan Mengembangkan Arus Baru Ekonomi Indonesia" juga dihadiri oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wagub Taj Yasin Maimoen, Kapolda Jateng Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jateng.

Baca juga: Wapres: Ekonomi syariah dan konvensional harus berjalan beriringan

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim maka Musyawarah Bersama Lima Ormas Islam di Jateng ini saya nyatakan dibuka," kata Wapres usai mengakhiri pidato sambutannya.

Dalam sambutannya, Wapres mengajak para ulama dari berbagai ormas Islam untuk turut serta menjaga situasi kondusif di Jateng.

"Kita sama-sama tahu negara ini sedang membangun menuju Indonesia maju dan kesejahteranan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lima program yang menjadi prioritas yakni sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhaanan regulasi, reformasi birokrasi, serta transformasi ekonomi," tuturnya.

Baca juga: Wapres Ma'ruf minta PMA Majelis Taklim disesuaikan

Wapres juga menekankan pentingnya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pemberdayaan umat Islam melalui ekonomi kerakyatan.

Ketua MUI Jateng KH Akhmad Darodji menyambut baik kesediaan Wapres membuka kegiatan diinisiasi pihaknya.

"Kami memandang pertemuan ini perlu dan terus dilakukan sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI sekaligus dan memerangi intoleransi dan radikalisme," ujarnya menambahkan.

Baca juga: Wapres pimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi