Jambi (ANTARA) - DPRD Provinsi Jambi, Senin, menggelar sidang paripurna dalam rangka HUT ke-63 Provinsi Jambi di gedung DPRD setempat. Dalam kesempatan itu Gubernur Jambi menyampaikan pidato capaian Provinsi Jambi.
Di usia ke 63 tahun ini, Pemerintah Provinsi Jambi memperingati hari jadi dengan mengangkat tema "Dengan HUT ke-63 Provinsi Jambi, Kita Tingkatkan Daya Saing Daerah Dengan Memacu Kualitas Produk Unggulan Daerah Menuju Jambi Tuntas 2021”. Tema tersebut memiliki arti dan makna yang sangat strategis, dalam konteks peningkatan ekonomi daerah melalui penumbuhan daya saing produk unggulan daerah.
Banyak yang sudah dilakukan para pemimpin di Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ini untuk membangun Provinsi Jambi. Gubernur Jambi, Fachrori Umar juga telah berbuat banyak untuk memajukan Provinsi Jambi.
Fachrori Umar mengatakan dalam kepemimpinnya sebagai Gubernur Jambi, ekonomi Provinsi Jambi terus tumbuh. Berdasarkan perhitungan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jambi, pertumbuhan ekonomi Triwulan IV-2019, diperkirakan pada kisaran 4,70 % hingga 5,10 %.
Menurutnya, kenaikan tersebut didorong oleh perbaikan kinerja komoditi kelapa sawit dan pertambangan. Permintaan minyak mentah dan batubara menguat, seiring masuknya musim dingin di negara-negara barat. Pada sisi lain permintaan terhadap komoditi kelapa sawit juga meningkat, akibat adanya kebijakan biodiesel di dalam negeri serta di Malaysia.
"Sehingga secara keseluruhan, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi diperkirakan berada pada kisaran 4,43 % hingga 4,83 %. Angka tersebut sedikit meningkat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2018, yang tercatat 4,71 %," kata gubernur.
Sementara itu laju inflasi di Provinsi Jambi pada 2019, diperkirakan berada pada kisaran 1,81 % hingga 2,21 %. Menurunnya tekanan inflasi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan komoditi hortikultura.
Sedangkan persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 7,92 % pada 2018 menjadi 7,60 % pada 2019, meskipun tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jambi sedikit meningkat dari 3,86 % pada 2018 menjadi 4,19 % pada 2019.
Kemudian penataan integritas birokrasi di Provinsi Jambi terus mengalami perbaikan, hal tersebut ditunjukkan dari tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan, atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi yang pada tahun 2019, untuk ketujuh kalinya diberikan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
Begitu juga upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, telah menunjukkan kemajuan berarti, yang ditunjukkan dari penilaian Ombudsman RI Tahun 2019 dengan nilai 95,15 masuk Zona Hijau, Predikat Kepatuhan Tinggi. Kenaikan kualitas pelayanan publik juga ditunjukkan skor rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat, yang mencapai 82,063 dengan nilai “B”.
Masih terkait dengan pelayanan publik, pada 2019, tiga instansi Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu UPTD SAMSAT Kota Jambi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, berhasil memperoleh penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Neragara-Reformasi Birokrasi sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Baik”.
Tak hanya itu, Gubernur Fachrori juga menjelaskan, selama periode kepemimpinannya, sejumlah batas wilayah Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga, dari 5 segmen, 4 diantaranya telah ditetapkan melalui Permendagri antara lain, batas Jambi-Bengkulu, Jambi-Riau, Jambi-Sumbar dan Jambi-Sumsel.
Soal target cakupan kepemilikan e-KTP yang dicanangkan oleh pemerintah, Pemprov Jambi juga mampu merealisasikannya dengan baik. Realisasi di Provinsi Jambi sampai dengan November 2019, telah mencapai 98,17 persen dari total penduduk Provinsi Jambi.
Kemudian, jelas Fachrori lagi, berdasarkan data BPS, Provinsi Jambi berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dari 69,99 di tahun 2017 menjadi 70,65 di tahun 2018. Angka tersebut tergolong IPM status tinggi. Kenaikan ini ditopang oleh peningkatan Usia Harapan Hidup rata-rata mencapai 70,89 tahun.
Demikian pula dengan Angka Harapan Lama Sekolah terjadi peningkatan menjadi 12,90 tahun, serta komponen pengeluaran perkapita terjadi kenaikan 10.347.000,-rupiah.
Capaian IPM ini tidak terlepas dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi, antara lain pemberian beasiswa bagi: Dokter Spesialis, Mahasiswa S2, SI, D3 dan Siswa Pendidikan Menengah serta Tahfiz Qur’an yang berjumlah 23.843 orang. Pencapaian target penerima beasiswa tersebut, melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD, sampai tahun 2021 sebanyak 15.000 orang.
Pada bidang kesehatan, upaya yang dilakukan mulai dari penyiapan seribu hari pertama kehidupan, dengan pemberian nutrisi sejak dalam kandungan, kelahiran sampai pada peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta SDM tenaga kesehatan, menurunkan angka balita pendek (stunting) dari 38,2 % tahun 2013 menjadi 30,1 % pada tahun 2018. Angka ini di bawah rata-rata nasional sebesar 30,8%.
Terkait dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, Pemerintah Provinsi Jambi telah membiayai sebanyak 73.735 orang ke dalam Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)/BPJS.
"Penghargaan dalam bidang kesehatan telah kita peroleh yaitu Penghargaan Provinsi Pembina Terbaik Kabupaten/Kota Sehat tahun 2019 oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri," kata Fachrori.
Di bidang Ketenagakerjaan, gubernur mengatakan Pemprov terus mengoptimalkan pemanfaatan Balai Latihan Kerja melalui pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja perawat dan pekerja magang, yang akan berangkat ke Jepang, sampai dengan tahun 2019 telah diberangkatkan sebanyak 224 orang.
Selanjutnya untuk Produktivitas Tenaga Kerja, Provinsi Jambi pada tahun 2019, berada pada peringkat 8 Nasional dengan nilai 83,07. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2018 yang baru mencapai 78,90 persen.
"Upaya Provinsi Jambi dalam memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja mendapat apresiasi dari Menteri Ketenagakerjaan RI, dengan menerima Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terbaik Tahun 2019. Selain itu dalam hal produktivitas dan kualitas ketenagakerjaan, Provinsi Jambi juga mendapat penghargaan Paramakarya dari Presiden RI," katanya.
Sementara terkait pelayanan terhadap hak dasar masyarakat di Provinsi Jambi tergolong memuaskan, oleh karena itu dalam peringatan hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-71 tanggal 10 Desember 2019, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Provinsi Peduli Hak Asasi Manusia kepada Gubernur Jambi atas capaian Provinsi Jambi sepanjang tahun 2019.
"Kita juga akan terus menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat. Kita semua mengetahui, bahwa kondisi kehidupan berdemokrasi di Provinsi Jambi sampai saat ini, masih tetap berada pada kategori sedang. Kondisi ini juga didukung dengan Indeks Kebebasan Sipil di Provinsi Jambi, yang cukup baik mencapai skor 72,88 dan Indeks Aspek Lembaga Demokrasi mencapai skor 72,92," jelasnya.
Selanjutnya dalam rangka mendorong pertumbuhan pembangunan sektor pariwisata, pada 2019 telah dilaksanakan beberapa event-event nasional maupun internasional, diantaranya lomba arung jeram Merangin, Festival Kerinci, Perlombaan dayung tingkat nasional di Danau Sipin Kota Jambi, Festival Candi Muara Jambi, Mandi Safar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta Perluasan Lomba Balap sepeda Internasional Tour de Singkarak di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dari beberapa event tersebut telah mendatangkan 2.062.172 wisatawan nusantara dan 9.848 wisatawan manca negara ke Provinsi Jambi.
Perkembangan sektor Koperasi, sampai dengan Oktober 2019 tercatat 3.645 koperasi, terdiri dari 2.544 koperasi aktif, dan 1.101 Koperasi tidak aktif. Khusus bagi koperasi tidak aktif, Pemerintah Provinsi Jambi akan terus melakukan pembenahan, melalui penghapusan koperasi yang bermasalah. Sedangkan di bidang ketahanan pangan, telah berhasil meningkatkan skor Pola Pangan Harapan dari 90,9 pada tahun 2017, menjadi 92,5 pada tahun 2018.
Kondisi ini didukung oleh penurunan konsumsi beras dari 97,5 kilogram per kapita per tahun, menjadi 82,4 kilogram per kapita per tahun. Konsumsi ikan perkapita juga mengalami peningkatan dari 37 kilogram per kapita per tahun menjadi 38,68 kilogram yang ditunjang oleh Gerakan Gemar Makan Ikan.
Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas melalui penanganan jalan dan jembatan, dengan capaian jalan mantap pada tahun 2019 sebesar 77,93 persen, meningkat dibanding kondisi tahun 2018 yang mencapai 77,21 persen. Untuk peningkatan kondisi jalan mantap ini juga mencakup beberapa ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi komoditas unggulan di Provinsi Jambi. Peningkatan yang belum signifikan ini dikarenakan laju kerusakan jalan dan jembatan tidak sebanding dengan kemampuan penanganan.
Sedangkan untuk pemenuhan energi listrik bagi seluruh masyarakat Provinsi Jambi, kondisi rasio elektrifikasi telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada 2019 telah dicapai Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi sebesar 99,89 persen, meningkat dari kondisi tahun sebelumnya sebesar 97,39 persen.
Fachrori Umar mengatakan, terkait dengan penyediaan akses kebutuhan dasar masyarakat, 2019 kondisi akses terhadap air minum mencapai 75,31 persen, kondisi ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 67,13 persen.
Peningkatan ini merupakan bentuk sinergitas program PAMSIMAS antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang juga berkontribusi melalui pelayanan air minum PDAM.
Untuk program peningkatan kualitas permukiman, pada 2019 luasan permukiman kumuh tersisa seluas 806 hektare, mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 2018 yang masih seluas 1.449 hektare. Penurunan tersebut dicapai melalui upaya peningkatan ketersediaan lingkungan layak huni berupa penyediaan jalan lingkungan, prasarana, sarana dan utilitas permukiman,terutama pada wilayah perkotaan yang bersumber dari alokasi APBD dan APBN.
Dalam rangka mendukung program ketahanan dan kedaulatan pangan, 2019 Pemerintah Provinsi Jambi mampu meningkatkan jaringan irigasi dalam kondisi baik menjadi sebesar 73,3 persen, hal ini juga sejalan dengan peningkatan produktivitas padi dan berdampak pada kontribusi sektor pertanian pada PDRB Provinsi Jambi.
Gubernur Jambi Fachrori Umar menyampaikan, untuk pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan, dari praktik pertambangan yang baik tahun 2019, berhasil mencapai 58,97 persen, dari target 50 persen, artinya melebihi target yang ditetapkan. Disisi lain kita masih menghadapi tantangan dalam mengatasi Pertambangan Emas Tanpa Izin. "Saya berharap, kerjasama antara aparat penegak hukum dengan instansi terkait, secara terpadu dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan aktivitas PETI dapat lebih intensif," ujarnya.
Terkait sektor kehutanan dan lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Jambi telah memenuhi target perlindungan dan konservasi sumber daya hutan yang cukup baik, meskipun masih ada kawasan hutan dan lahan yang terbakar.
Sementara itu upaya rehabilitasi hutan dan lahan berhasil menurunkan luas lahan kritis sebesar 816 hektar. Secara umum kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi juga mengalami perbaikan, yang tergambar dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang telah mencapai 66,32 persen.
Selanjutnya guna memperkuat pelayanan masyarakat di tingkat pedesaan, Pemerintah Provinsi Jambi telah memberikan Bantuan Keuangan sebesar 60 juta rupiah/tahun bagi desa dan kelurahan, dalam rangka menurunkan desa tertinggal di Provinsi Jambi.
"Saya mengapresiasi kinerja seluruh perangkat desa dan kelurahan serta pemerintah kabupaten/kota karena dari 191 Desa Tertinggal pada tahun 2014, berdasarkan rilis data Indeks Potensi Desa oleh BPS pada Desember 2018 lalu, tersisa 68 desa. Kondisi ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2018," kata Fachrori.
Hal lainnya untuk Peningkatan Desa Mandiri, dari target RPJMD pada tahun 2021 sebesar 70 desa, sampai dengan tahun 2018 telah tercapai 102 desa mandiri. Keberhasilan ini dicapai karena adanya program penguatan BUMDes, Dana Desa, bantuan keuangan Provinsi, Alokasi Dana Desa, sehingga target pengurangan desa tertinggal dapat kita capai dan bermunculan Desa-desa Mandiri Baru sebagai cikal bakal bangkitnya ekonomi pedesaan.
"Saya menyadari di tengah keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan, saya yakin masih belum dapat memuaskan semua pihak, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya sampaikan permohonan maaf. Insy Allah ke depan dengan kerjasama dan kebulatan tekad kita semua, semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud," ujarnya.***
