Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Baca juga: Presiden pastikan RS Darurat Pulau Galang siap beroperasi Senin
Presiden menyampaikan hal tersebut saat meninjau kesiapan RS Darurat di Pulau Galang yang juga diproyeksikan sebagai rumah sakit riset dan penyakit menular.
Pada Selasa (31/3), Presiden Jokowi menetapkan Indonesia berada dalam status kedaruratan kesehatan dan memilih melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah juga sudah membuat Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mendukung penetapan status tersebut.
"Dari yang paling atas yaitu presiden sampai nanti kepala desa karena ini menyangkut orang yang mudik, kemudian yang di desanya mestinya ada isolasi mandiri. Kepala desa bisa melakukan (isolasi) itu meski hanya (untuk) 1-2 orang," tambah Presiden.
Baca juga: Presiden Jokowi tinjau RS Darurat di Pulau Galang
Selain itu diharapkan juga desa mampu menyiapkan jaring pengaman sosial, perlindungan sosial hingga bantuan sosial bagi mereka yang terdampak COVID-19.
"Sehingga memang ini bekerja dari pucuk paling atas sampai paling bawah pegangannya satu, undang-undang. Kita ini kan bekerja berdasarkan aturan UU yang ada. Kita bekerja karena amanat konstitusi, pegangannya itu saja," ungkap Presiden.
Sehingga Presiden pun meminta agar pemerintah daerah tidak melakukan berbagai kebijakan di luar PSBB yang sudah ditetapkan pemerintah.
"Kalau ada UU mengenai Kekarantinaan Kesehatan, ya itu yang dipakai, jangan membuat acara sendiri-sendiri sehingga kita dalam berpemerintahan juga berada dalam satu garis visi yang sama," tegas Presiden.
Meski demikian Presiden Joko Widodo masih memaklumi adanya pembatasan lalu lintas yang dilakukan sejumlah daerah seperti menutup jalan-jalan masuk ke kota atau kabupaten tertentu.
"Sampai saat ini belum ada (pemerintah daerah) yang berbeda dan kita harapkan tidak ada. Bahwa ada pembatasan sosial, pembatasan lalu lintas itu pembatasan wajar karena daerah ingin mengontrol daerahnya masing-masing, tapi sekali lagi tidak dalam keputusan-keputusan besar misalnya karantina wilayah dalam cakupan gede, atau yang sering dipakai lockdown," jelas Presiden.
Baca juga: Presiden jelaskan makna "lockdown" saat tinjau RS darurat Pulau Galang
Presiden pun meminta para kepala daerah memahami arti dari lockdown sebenarnya.
"Lockdown apa sih? Karena lockdown kita harus sama, orang tidak boleh keluar rumah, transportasi harus semua berhenti baik itu bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat berhenti semuanya. Kegiatan-kegiatan kantor semua dihentikan. Kan kita tidak mengambil jalan yang itu. Kita tetap aktivitas ekonomi ada," ungkap Presiden.
Namun Presiden mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga jarak aman, cuci tangan dan mengurangi memegang wajah.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada 31 Maret 2020 diatur bahwa pemerintah daerah dapat mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Pasal 2 ayat (1) PP 21/2020 menyatakan "Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu."
PSBB yang dimaksud adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19.
Baca juga: Pakar sebut PSBB harus diikuti gerak cepat semua elemen masyarakat
Baca juga: PP atur pemda dapat lakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Baca juga: Presiden kucurkan Rp75 triliun untuk belanja kesehatan atasi COVID-19
Baca juga: F-PAN dukung Presiden terbitkan Perppu Kebijakan Keuangan Negara
